KITA DAN DUNIA MARI BERBAGI

POLITIKKU BERAT DIONGKOS

2011-10-26T12:07:00.001+08:00

Mari menghitung hari mulai dari sekarang, suksesi kepemimpinan di belantara perpolitikan di Provinsi Bangka Belitung ini akan segera dimulai. Genderang “perang” mulai terdengar samar dan akan semakin bergaung keras menjelang pilkada mendekati pelaksanaan. Mari kita mulai berhitung angka dan mengira-ngira siapa yang meraih suara terbanyak, siapa yang akan kalah, siapa yang senang dan merayakan dan siapa yang kecewa atau bahkan “menggeret kaleng” karena bangkrut membiayai untuk kesuksesan dirinya.

Nama-nama calon sudah mulai bermunculan, namun itu tak penting. Yang penting – idealnya – siapapun calon yang terpilih bisa menjalankan amanah rakyat yang telah memilihnya. Alangkah indahnya jika kondisi ideal tersebut bisa tercapai. Namun, faktanya tidak. Masyarakat “dipaksa” menghadapi dilema kekuasaan yang menyeret mereka pada sebuah keinginan besar sang calon, yakni MENANG walau terkadang (jika tak dikatakan selalu) dilakukan dengan cara yang tidak bersih.

Pilkada memang tidak murah. Untuk pelaksanaannya, bahkan, suatu pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya hingga ratusan milyar tergantung seberapa luas dan seberapa banyak penduduk yang memiliki hak pilih. Itu belum ditambah dengan biaya “sukses” yang dikeluarkan oleh para calon untuk pemenangannya. Mulai dari membayar MAHAR ke partai sebagai kendaraan politik atau untuk fotokopi KTP bagi calon independen, membiayai tim sukses, membiayai konsultan pemenangan, membiayai atribut kampanye, bayar artis, bikin konser, hingga jika perlu untuk melaksanakan serangan fajar menjelang pemilihan. Ntah berapa milyar uang yang harus disiapkan guna mampu mendanai semua itu.

Sekali lagi mari kita berhitung angka, adakah sebanding angka yang dikeluarkan sebagai cost politik dengan penghasilan gubernur ketika terpilih? Namun, saya disini bicara yang idealnya saja dulu. Untuk kita ketahui, take home pay (gaji plus tunjangan) seorang gubernur hanyalah 8 juta perbulan. Sebuah angka yang kecil bukan? Jika setahun, maka insentif yang dibawanya sebesar 96 juta. DAlam satu periode itu berarti seorang gubernur hanya membawa insentif sebesar 480 juta. Sebandingkah dengan biaya pencalonannya sebagai kepala daerah?

Untuk maharnya saja, seorang calon dikabarkan diwajibkan menyetor hingga belasan milyar. Belum ditambah dengan biaya untuk menyiapkan kesuksesan dirinya, yang bisa hingga puluhan milyar juga. Terbayangkah oleh kita, jika bukan karena seorang calon adalah orang kaya raya, mampukah dia untuk menyalonkan diri? Bahkan walau sekalipun dirinya adalah seorang incumbent yang menjalankan jabatan dengan “ideal”, saya kira kita sudah bisa lihat perbandingannya tak mampulah dia membiayai pencalonannya meski seluruh uang diperiodenya tersebut dikumpulkan.

Mari kita berpikir kritis. Dalam hukum ekonomi positif, biaya yang dikeluarkan harus sebanding dengan yang diperoleh plus margin sebagai keuntungan. Jika saya mengeluarkan uang 100 juta, maka bagaimanpun saya harus bisa memperoleh kembali uang 100 juta tersebut plus margin keuntungan dari biaya yang dikeluarkan. Jika hukum ekonomi ini “seandainya” diterapkan dalam sebuah jabatan kepala daerah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hampir dipastikan segala kebijakan akan diarahkan untuk membuka dan memuluskan jalan memperoleh kembali biaya yang sudah dikeluarkan plus margin sebagai keuntungan. Dan mereka yang sudah turut serta “membantu” mendanai di saat pencalonan akan diberis reward sebagai kompensasi bantuan tersebut.

Jelas, ada yang dikorbankan. Siapa? Rakyat tentunya.

Melalui revisi UU Pemerintahan Daerah yang saat ini masih digodok di lembaga perwakilan rakyat, pemilihan gubernur diwacanakan akan dikembalikan seperti era orde baru, yakni dipilih secara tidak langsung atau dipilih oleh anggota DPRD Provinsi. Pemerintah beralasan pada tiga hal pokok, yakni 1). Political cost (biaya politik) pemilihan gubernur sangatlah tinggi dikarenakan mencakup luas wilayah yang sangat besar. Dan ini dianggap dapat membenani anggaran daerah dan juga pusat untuk membiayainya. 2). Gubernur hanyalah kepanjangan tangan pemerintah pusat yang hanya memiliki kewenangan melaksanakan koordinasi dan menjalankan kebijakan pemerintah pusat di daerah. Karena itu, pemerintah menilai gubernur tak perlu dipilih langsung. Cukup dipilih oleh lembaga perwakilan rakyat daerah saja. Dan 3). Jabatan Gubernur hanyalah jabatan yang bersifat administratif, dan bukan politis. Sehingga, gubernur dianggap tidak memiliki kewenangan lebih dalam menetapkan kebijakan-kebijakan strategis.

Namun, wacana ini tentu perlu pemikiran dan penilaian lebih lanjut untuk memastikan bahwa hak-hak rakyat tetap bisa terpenuhi dan yang lebih penting lagi adalah mampu menjalankan amanah dan menetapkan kebijakan secara baik dan benar.

Kita menjelang pemilihan gubernur ini semestinya sudah harus berpikir dan bersikap kritis dengan berefleksi pada kondisi dan situasi bagaimana keberlangsungan provinsi ini dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang. Rasa-rasanya, kita membutuhkan penyegaran yang lebih memberikan semangat dan pencerdasan akan masa depan Babel yang lebih baik. Bukan hanya sekedar penyegaran sistem dan kondisi daerah, namun jika memungkinkan perlu penyegaran dalam sisi kepemimpinan. Maka dari itu, memilihlah dengan bijak.

Mengapa Rustam Effendi Dipilih oleh Gubernur Babel Incumbent.

2011-10-18T17:00:00.001+08:00

Tidak mengejutkan sebetulnya jika pada akhirnya Gubernur Eko Maulana Ali, sang incumbent menjatuhkan pilihan politiknya kepada Saudara Rustam Effendi sebagai pasangannya nanti di pemilihan Gubernur Bangka Belitung 2012. Hal ini memang sudah diprediksi sejak awal bahwa diantara 3 calon yang diajukan oleh incumbent ke DPP Golkar, yakni Rustam Effendi (PDIP), Darmansyah Husein (PAN) dan Abdullah Ma’aruf (PPP), incumbent lebih memilih Rustam Effendi. Apa pertimbangan politiknya?

Secara garis besar, menjatuhkan pilihan untuk menjadi pasangan tentu didasari oleh dua pertimbangan penting, yaitu pertimbangan strategis dan advantage (keuntungan yang didapat). Pertimbangan strategis tentu bertujuan untuk agar salah satu pasangan bisa menempatkan diri dan menentukan elektabilitas secara besar. Sementara, pertimbangan advantage (keuntungan yang didapat) tentu selaras dengan dengan tujuan yakni mendapatkan suara sebesar-besarnya dan memenangi pemilihan. Namun, dalam kasus mengapa Rustam Effendi yang dipilih incumbent, ini tak hanya didasarkan pada dua pertimbangan tersebut. Tapi juga faktor tekanan politik dan usaha mereduksi (baca: mengacaukan) isu yang paling banyak memperoleh perhatian masyarakat babel, khususnya masyarakat Belitung saat ini.

Incumbent boleh jadi memiliki kepercayaan diri tinggi. Secara, popularitas dan kekuatan financial berada dipihaknya. Oleh karena itu, faktor siapa yang menjadi pasangannya sebetulnya hanya karena didorong “konvensi kesetaraan” dalam jabatan gubernur dan wakil gubernur saja. Namun pantas untuk dicermati bahwa bagi masyarakat Belitung, “konvensi kesetaraan” menjadai terabaikan jika pasangan yang dipilih juga bukan bagian penting dalam masyarakat, baik dalam isu-isu yang berkembang saat ini, akseptabilitas (penerimaan) oleh masyarakat dan kinerja (track record) sebagai apa statusnya saat ini. Pertanyaannya, kan, apakah Rustam sebagai pasangan incumbent memenuhi semua ekspektasi ini?

Di editorial Spirit of Berehun BFM Senin, 17 Oktober kemarin saya sudah menyampaikan, situasi politik menjelang pilgub saat ini sudah mulai menapaki ekskalasi yang signifikan. Mereka yang semula berkubang dalam kerja ekonomi pertambangan namun juga eksis di politik mulai mengganti jubahnya menjadi berjubah malaikat. Sama juga dengan elit-elit politik yang selama ini mengisi pundi-pundi kekayaannya dari pertambangan dan kongkalikong dengan cukong-cukong kapal isap dan TI Apung ikut pula berbenah mengganti jubahnya menjadi “putih” dan “suci”. Mengapa? Karena memang isunya strategis untuk meraih simpati publik.

Saya yakin, semua calon membaca situasi ini dan berusaha membangun strategi yang paling jitu bagaimana agar simpati dan pilihan masyarakat jatuh padanya. Namun, akankah strategi ini berhasil jika menyorot pada pasangan incumbent Eko Maulana Ali dan Rustam Effendi? Hmmm….terus terang saya tidak begitu yakin.

Saya telah utarakan di atas bahwa pertimbangan incumbent memilih Rustam Effendi juga berdasarkan pertimbangan tekanan politik dan usaha mereduksi isu kapal isap dan penambangan laut yang sekarang paling disorot masyarakat. Begini, konon terdengar kabar-kabar burung, pilihan incumbent terhadap Rustam lebih karena tekanan arus bawah (kader) dan elit politik PDIP kepada incumbent untuk segera menentukan pasangannya dalam Pilgub 2012 nanti. Maaf yah…kalo salah. Namanya juga kabar burung hahaha…hahaha…haha…. Hanya, kenapa bukan Darmansyah Husien atau Abdullah Ma’aruf? Dalam analisa saya, Pak Darman ini mungkin karena sudah ngomong pengen maju jadi Babel 1, bukan Babel 2. Jadinya gak dipilih. Sementara, bukan juga Pak Ma’aruf, yah, mungkin karena memang tidak populer di mata masyarakat Belitung hehehe.

Tapi apakah Rustam layak juga, terutama ketika mengaitkannya dengan kinerja, track record serta perhatian politiknya selama ini, terutama terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat Belitung? Jika memang ada, kok, saya belum pernah yah melihat dan mendengarkan perkembangan positif atas kinerja, kompetensi track record dan perhatian politik beliau. Taruh contoh kasus kapal isap dimana sejak 2010 lalu hingga sekarang terus memperoleh penolakan dari masyarakat Belitung. Dimana posisinya saat itu? Saya hanya berusaha menyodorkan fakta saja. Siapa tahu ada yang mampu menunjukkan bukti nyata atas kinerja, track record dan perhatian beliau terhadap kasus tersebut. Kalo incumbent, sih, sudah gak usah diomongin kali yah… Udah tahu sama tahulah haha…haha…haha.

Saya tak ingin berandai-andai. Namun, jika saja pada pemilihan nanti ini pasangan ini bisa memperoleh kemenangan, apakah yakin tidak berniat untuk memasukkan kapal isap ke perairan Belitung dan tidak mengizinkan penambangan di laut Belitung? Jawabnya adalah pilih yang benar-benar memiliki komit atas kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Yang memiliki visi dan integritas. Yang terbukti dalam kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas. Bukan mereka yang merubah jubah hitam dengan jubah malaikat dalam sekejap demi meraih simpati lalu kemudian meninggalkan harapan masyarakat begitu saja, demi orientasi kekuasaan dan kekayaan dengan merusak dan menghancurkan perairan dan laut Belitong.

Terakhir, perairan kita, laut kita Belitong tercinta tidak mungkin dijaga oleh mereka yang tidak punya kepedulian, nurani, perhatian dan hanya mementingkan kekayaan, kekuasaan dan diri sendiri beserta kroni-kroninya. Kita, masyarakat Belitong, inilah yang mampu dan harus menjaganya dengan segala upaya. KEPENTINGAN KITA MASYARAKAT BELITONG hanya bisa diraih dengan memilih pemimpin yang tepat dan cerdas. Apakah kita tak mampu menentukan siapa pemimpin yang jelas-jelas memiliki komitmen untuk menjaga laut dari perairan kita dari kapal isap dan penambangan laut dan siapa yang hanya berpura-pura, pura-pura baik, pura-pura menolak, pura-pura tak bersalah dan pura-pura dirinyalah yang dapat menjadi pemimpin sejati? HAYO KITA TENTUKAN DENGAN CARA MEMILIH SECARA CERDAS….

Pilgub dan Simpati Tolak Tambang Laut

2011-10-18T16:57:00.001+08:00

Sedikit kabar gembira ketika Menteri Perikanan dan Kelautan RI, Fadel Muhammad, mengungkapkan himbauannya agar Laut Babel, khususnya Perairan Belitung bebas dari segala penambangan laut. Tentu ini cukup melegakan. Ditengah perjuangan masyarakat untuk menolak segala bentuk penambangan laut dengan menggunakan kapal isap dan TI Apung, keinginan ini ternyata lebih didengarkan dan direspon oleh Pemerintah Pusat.

Kemelut penambangan laut terus berdinamika dalam babak-babak baru. Pihak perusahaan pertambangan yang mayoritas didukung oleh para kepala daerah saat ini vis a vis (berhadapan) dengan masyarakat kecil, para nelayan, petani, pelaku pariwisata dan masyarakat biasa yang ingin menjaga kelestarian laut dan segala apa yang ada dibawahnya dari kehancuran. Lalu mengapa masyarakat harus diintimidasi dengan kekuasaan dan ketidakberpihakan karena menjaga sejengkal laut dan daratnya dari kehancuran tersebut?

Ingat pemilihan gubernur Babel akan dilaksanakan beberapa bulan lagi. Akan muncul manusia-manusia berwajah malaikat yang semula begitu getol membela dan mempertahankan prinsip bahwa Babel memiliki potensi timah yang besar dilaut. Karena itu harus diambil dan jika perlu diobok-obok bagaimanapun caranya. Mengenai cara tentu masih segar diingatan kita bagaimana mereka, sang pemimpin di negeri Laskar Pelangi ini, menggunakan berbagai cara dan upaya biar terlihat masuk akal. Dengan ingin membangun Dolphin Island-lah, lalu berubah menjadi Pantai Indah Belitung saat ini. Dengan membuat sistem zoning-lah, mana bagian yang boleh ditambang dan mana yang tidak. Ada pula yang seolah-olah menyerah tak mampu berbuat apa-apa karena wilayah laut yang ingin ditambang adalah Kuasa Penambangan (KP) pihak perusahaan. Dan ada juga yang menganggap moratorium penambangan, khususnya di laut tidak perlu dilakukan karena dianggap masih bernilai ekonomis tinggi, meski sudah paham betul bagaimana kehancuran terjadi di depan mata… Astaqfirullah.

Pilkada memang merupakan ajang mengadu strategi demi meraih simpati. Begitu banyak pemimpin dan mereka yang mengisi pundi keuangannya melalui penambangan, tiba-tiba berubah menjadi tidak kompromis dengan penambangan laut, menolak kapal isap dan TI Apung. Teman, kecerdasan kita dalam melihat mana yang rubah dan mana yang domba dipertaruhkan. Sebab, ingat pilkada mau berlangsung dan itu menentukan masa depan kita, masyarakat Babel hingga 5 tahun mendatang.

Ungkapan Menteri Perikanan dan Kelautan RI merupakan momentum untuk benar-benar bebas, tak hanya dari kebijakan tetapi juga dari niatan untuk melakukan penambangan di perairan Babel, khususnya Belitung. Kita membutuhkan calon gubernur yang berkomitmen sangat tinggi untuk itu. Adakah yang bisa dan mampu? Mestinya ada karena tidaklah sulit untuk melaksanakannya. Namun sangsi, apakah para politisi wajah lama dan yang masih menjabat mampu dan mau melaksanakannya? Hahaha…sulit untuk menduga-duga jika bukan karena sudah bisa ditebak arahnya.

Masyarakat tak butuh calon yang pura-pura, pura-pura baik, pura-pura menolak, pura-pura tak bersalah dan pura-pura dirinyalah yang dapat menjadi pemimpin sejati. Kita membutuhkan penyegaran tentang siapa yang pantas memimpin Babel kedepan. Yang memiliki komit atas kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Yang memiliki visi dan integritas. Yang terbukti dalam kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas. Bukan mereka yang merubah jubah hitam dengan jubah malaikat dalam sekejap demi meraih simpati lalu kemudian meninggalkan harapan masyarakat begitu saja, demi orientasi kekuasaan dan kekayaan dengan merusak dan menghancurkan perairan dan laut Belitong dan Bangka. Satukan hati dan pilihan, sebab hanya kita yang pantas untuk menentukan siapa yang mampu memimpin kita.

Partisipasi Politik dan Partai Politik

2011-06-19T01:11:00.002+08:00

Prof Miriam Budiardjo menyatakan bahwa partisipasi warga negara di dalam politik dan kebijakan publik merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan demokratisasi di negara manapun. Beliau mendifinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, melalui pemilihan kepala negara dan mempengaruhi kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu partisipasi politik yang biasanya diikuti oleh seseorang atau kelompok adalah dengan menjadi anggota/partisan suatu partai politik. Adapun tujuan seseorang berpartisipasi dalam politik adalah untuk dapat melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan agar terjadi perubahan dalam kebijakan pemerintahan.

Berbagai pendapat dan asumsi para ilmuwan politik mengenai partisipasipun beragam. Namun secara umum mengutarakan hal yang tidak terlalu berbeda, yakni adanya keikutsertaan dan keterlibatan setiap warga masyarakat di dalam kehidupan politik. Di negara-negara penganut demokrasi, beliau menyatakan bahwa partispasi politik adalah basis di dalam penyelenggaraan kekuasaan. Artinya, partisipasi politik menentukan kebasahan suatu pemerintahan. Karena pada dasarnya, di dalam demokrasi yang tertinggi adalah kedaulatan rakyat. Di dalam negara-negara demokratis umumnya juga dianggap bahwa lebih banyak masyarakat berpartisipasi, maka kualitas demokrasi akan lebih baik.

Ada ilmuwan yang beranggapan bahwa partisipasi bersifat sukarela, seperti yang ada dalam demokrasi masyarakat barat. Herbert Mc Closky, Gabriel Almond, Norman H. Hie dan Sidney Verba adalah ilmuwan-ilmuwan yang berada pada posisi ini. Namun ada pula yang berpendapat bahwa kegiatan yang tidak sukarelapun tercakup karena sulitnya membedakan mana bentuk sukarela dan mana yang dipaksakan. Ini terjadi di negara-negara komunis misalnya. Di dalam kelompok masyarakat, sebetulnya juga terdapat masyarakat yang tidak melibatkan diri dalam politik. Mereka disebut apatis (apathy). Mereka adalah orang-orang yang memiliki alasan untuk tidak berpartisipasi dalam berpolitik. Alasan tersebut bisa karena ketidaktahuan akan politik dan juga karena memilih untuk memanfaatkan kesempatan berpartisipasi atau juga karena memang tidak perduli dengan segala urusan politik.

Baca lebih lanjut Klik Disini

Menyingkap Wacana dan Pergerakan Islam Liberal di Indonesia

2011-06-17T16:01:00.005+08:00

Judul : Islam Liberal : Paradigma Baru wacana dan Aksi Islam Indonesia

Penulis : Zuly Qodir

Penerbit : Pustaka Pelajar Yogyakarta

Terbit : Desember 2003

Halaman : 215 + xi hal.

Harga : Rp 20.000,-

Semua pemeluk Agama Islam meyakini Islam sebagai agama yang universal. Karena Islam bukanlah agama yang terbatas pada persoalan ibadah semata (menyangkut hubungan antara individu dengan Allah SWT), tetapi Islam juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam memiliki makna Rahmatan Lil’alamin. Ajaran Islam juga diajarkan secara bertahap agar bisa dipahami oleh umat manusia dalam konteks zaman apapun.

Di Indonesia, pengalaman beragama, khususnya Islam sebagai agama mayoritas penduduk, bisa dikatakan unik. Persepsi penduduk terhadap agama Islam cukup beragam. Dari sini kita mengenal adanya istilah Islam Pesantren, Islam Priyayi dan Islam Abangan. Bahkan untuk setiap daerah, tradisi keislaman sangatlah bervariatif. Konteks keagamaan, khususnya Islam seperti ini, sedikit banyak dipengaruhi oleh pola penyebaran Islam di Indonesia, dan tidak lepas dari interpretasi yang berbeda dari setiap pemeluk, yang tentu saja disesuaikan dengan pemahaman mereka terhadap Islam sendiri.

Dinamika seperti ini dalam Islam sebetulnya wajar-wajar saja, dan dipersilahkan selama tidak mengubah paham Ketauhidan terhadap Allah SWT. Namun persoalannya kemudian adalah sebagai konsekuensi dari interpretasi yang beragam atas Islam di Indonesia, justru makin menjauhkan Islam dari nilai-nilai yang seharusnya. Kondisi ini semakin lama semakin memprihatinkan. Oleh karena itu, banyak gerakan-gerakan yang berlabel Islam yang mencoba untuk mengembalikan nilai-nilai Islam ke jalan yang lurus berdasarkan konteks semula dimana Islam untuk pertama kali diturunkan sebagai agama. Namun sebaliknya, ada pula gerakan yang mensikapi keadaan tersebut dengan mencoba berkompromi dengan nilai-nilai Islam. Artinya mencoba untuk mengkontekskan Islam sesuai dengan perkembangan zaman yang berlaku. Kedua varian ini nantinya melahirkan pergerakan-pergerakan baru. Kita contohkan, misalnya, dengan apa yang disebut orang sebagai Islam konservatif (mainstream-istilah Zuly Qodir), Islam Kiri, Islam Kanan, dan sebagainya.

Diantara varian-varian pergerakan tadi, terdapat satu varian lain yang cukup populis belakangan ini, yaitu yang disebut sebagai Islam Liberal. Istilah ini pertama kali dilontarkan oleh Nurcholis Madjid (Cak Nur) untuk mensikapi perlunya memahami Islam secara lebih modern. Pada awalnya, wacana Islam Liberal sempat hangat dalam berbagai perdebatan, namun seiring waktu, wacana ini secara perlahan menghilang dari perdebatan. Sekarang, wacana ini kembali menggeliat, seiring perubahan konstelasi sosial dan politik yang memungkinkan wacana ini kembali dimunculkan.

Apa itu Islam Liberal? Mengapa perlu liberalisasi dalam Islam? Dan bagaimana prosesnya sehingga menyebabkan terjadi pergeseran tentang Islam Liberal dari sekedar wacana hingga menjadi sebuah pergerakan dan aksi di masyarakat?

Buku karangan Zuly Qodir ini mencoba menjelaskan semua kegelisahan tersebut. Buku ini berangkat dari kegusarannya mengapa Islam (tepatnya nilai-nilai Islam) perlu diperdebatkan. Kalau memang demikian, mengapa wacana Islam Liberal kurang begitu mendapat tempat di dalam masyarakat, sehingga Islam Liberal harus dicemooh dan dituding sebagai perusak nilai-nilai agama? Meski menurutnya dia bukanlah seorang penganjur perlunya liberalisasi dalam Islam, namun menurutnya Islam Liberal hendak memberikan tafsir baru, yang nantinya akan menjadi sebuah paradigma baru bagi perkembangan dan aksi Islam Indonesia, di tengah perkembangan sosial keagamaan. Baginya Islam Liberal bisa menjadi bagian tersendiri dalam masyarakat muslim Indonesia (hal. VII).

Persoalan wacana Islam Liberal memang belum mencapai titik kulminasi yang bisa menarik perhatian semua orang. Bisa dicontohkan, orang masih menganggap asing bila mendengar istilah Islam Liberal itu sendiri. Di situlah Zuly Qodir mencoba untuk memasyarakatkan wacana tersebut dengan memunculkan buku ini. Buku ini juga menghadirkan perspektif yang relevan dengan perdebatan yang mencuat belakangan ini, yakni tentang penegakan Syariah Islam Indonesia, meski menurutnya, ada sedikit penurunan momen terhadap wacana Islam Liberal. Artinya ada semacam “penyembunyian” wacana Islam Liberal dan pergerakannya saat ini untuk menyatakan betap kuatnya perdebatan wacana penegakan Syariah Islam di Indonesia. Walau demikian, menurutnya antara penegakan Syariah Islam dan Islam Liberal ada bagian yang tak terpisahkan.

Tema-tema yang diangkat dalam Islam Liberal merupakan tema yang relevan dengan kondisi mutakhir kenegaraan. Tema tersebut secara tidak langsung memberikan perimbangan dan kontrol (check and balance) dalam perkembangan pemikiran dan aksi Islam Indonesia. Dengan bergulirnya tema-tema seperti Islam dan Demokrasi, Islam dan Pluralisme, Islam dan Syariah menunjukkan bahwa Islam Liberal hendak memberikan “warna baru” dalam memahami Islam (hal. 161). Akan tetapi persoalannya tidak semua orang memahami Islam Liberal secara massif. Zuly Qodir beranggapan bahwa, meskipun wacana dan pergerakan Islam Liberal masih elitis, namun dia berkeyakinan bahwa nantinya Islam Liberal akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gerakan Islam Indonesia, baik yang mainstream (NU dan Muhammadiyah), maupun gerakan-gerakan Islam lain yang bercorak militan, fundamentalisme radikal.

Kami menilai buku ini sangat penting dibaca oleh siapapun yang menginginkan tambahan pengetahuan bagaimana wacana dan pergerakan Islam Liberal berkembang di Indonesia, baik itu untuk akademisi, mahasiwa, orang-orang yang “gemar” , memperdebatkan dan mempersoalkan pergeseran wacana dan pergerakan Islam Indonesia, dan juga bagi masyarakat yang memiliki kepedulian tentang wacana keagamaan, khususnya Islam. Buku ini memberikan penjelasan tentang percaturan wacana Islam di Indonesia, dan bagaimana perkembangannya. Penjelasan dalam buku ini cukup sistematis, dimulai dari bagaimana tahapan-tahapan sejarah munculnya Islam Liberal Indonesia, paradigma yang digunakan, sampai prospeknya di masa mendatang. Tulisannya sederhana, namun sarat akan pengetahuan. Kami kira buku ini cukup layak dibaca oleh siapapun.

PILKADA DAN REFLEKSI PEMBANGUNAN DAERAH

2011-06-16T21:05:00.003+08:00

Sebuah hajatan besar, ”pesta” demokrasi kembali akan berlangsung di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk kesekian kalinya pula, masyarakat kembali akan dihadapkan pada pertarungan politik para calon dengan trik dan intrik yang manis dan propagandis. Pertanyaan yang paling penting adalah apakah masyarakat bisa menilai secara arif bakal calon yang akan mereka pilih guna memimpin daerah ini hingga lima tahun ke depan dengan pertimbangan yang objektif berdasarkan dinamika daerah yang berlangsung selama ini.

Refleksi Pembangunan Daerah

Sejak disahkan sebagai propinsi sendiri, Bangka Belitung sedikit banyak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Banyak sisi-sisi positif yang berkembang di negeri Serumpun Sebalai saat ini. Perkembangan-perkembangan seperti ini merupakan langkah konkrit yang tentu harus tetap dipertahankan. Meski demikian tentunya tetap ada sisi-sisi negatif yang belum tersentuh untuk dilakukan perubahan. Dalam konteks seperti inilah masyarakat dituntut untuk mampu menilai secara arif dan bijak bagaimana mereka memandang berbagai dinamika tersebut guna kepentingan masyarakat di masa yang akan datang.

Ada beberapa aspek yang mungkin perlu diperhatikan oleh masyarakat dalam menilai perkembangan daerah saat ini, antara lain pertama, aspek akomodatif, dalam artian apakah terbentuknya propinsi sendiri saat ini berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat. Ukuran-ukuran dalam aspek ini seperti kesejahteraan, terpenuhinya kebutuhan vital masyarakat, pemberantasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lain sebagainya.

Kedua, aspek edukatif dan informatif, dalam artian apakah masyarakat telah mendapatkan nilai-nilai edukasi dan kebebasan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai pendukung utama dalam setiap perkembangan daerah. Ukuran-ukurannya adalah seperti adanya perbaikan dibidang pendidikan, terbukanya akses-akses informasi yang faktual, adanya perubahan pola pikir masyarakat yang lebih baik, dan sebagainya.

Ketiga, aspek akuntabilitas dan refomasi birokrasi, dalam artian apakah pemerintah daerah selama ini telah mampu menciptakan good governance di tingkat lokal. Ukuran-ukuran dalam aspek ini adalah seperti pemerintahan yang bersih dari KKN, transparansi pemerintahan, aksesibilitas, penegakan hukum, dan lain-lain.

Keempat, aspek sosial dan politik, dalam artian apakah bahtera propinsi yang dijalankan selama ini telah mulai mampu menciptakan situasi sosial dan politik yang kondusif bagi masyarakat. Ukuran-ukurannya adalah seperti adanya pendidikan politik bagi masyarakat, bekerjanya lembaga-lembaga sosial dan politik, dan sebagainya. dan…

Kelima, aspek kepemimpinan, dalam artian apakah para pemimpin daerah selama ini pula telah mampu melayani masyarakat secara maksimal dengan penuh tanggung jawab dan memenuhi harapan sebagian besar masyarakat. Ukuran-ukuran dalam aspek ini adalah seperti adanya prioritas pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, kebijaksanaan dalam memimpin daerah, pelaksanaan visi dan misi daerah secara maksimal dan komprehensif, dan lain sebagainya. Untuk menilai secara arif kesemua aspek ini memang tidaklah mudah. Dalam realitasnya, ada masyarakat yang merasa mendapatkan perhatian dan ada pula yang kurang mendapat perhatian. Tentunya keadaan seperti ini hanyalah persoalan waktu dimana masyarakat mendapatkan hak-hak mereka dan harapan-harapan mereka dari pemerintah daerah.

Pilkada dan Momentum Demokrasi Langsung di Tingkat Lokal

Saat ini Pilkada memiliki arti penting dalam rangka mengisi tampuk kepemimpinan suatu daerah. Pilihan untuk melaksanakan Pilkada secara langsung mungkin langkah yang tepat untuk memperoleh penyelenggaraan Pilkada secara demokratis berdasarkan UU No. 32/2004. Meski perdebatan cukup kencang mengenai apakah pemilihan secara langsung adalah upaya terbaik untuk mencapai demokratisasi di daerah, namun pilihan untuk menyelenggarakan Pilkada secara langsung juga perlu dihargai. Mengingat pentingnya arti seorang pemimpin bagi masyarakat. Sehingga persoalan like and dislike, populer and unpopuler menjadi tolak ukur yang terpenting bagi masyarakat, selain kemampuan kepala daerah untuk memimpin daerah ini.

Dengan demikian, Pilkada langsung bisa dikatakan pula dikatakan sebagai sebuah momentum bagi penyelenggaraan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Mengapa demikian? Sebetulnya, dalam berbagai pemilihan apapun, masyarakat hanya dihadapkan pada dua pilihan pokok, yakni memilih atau tidak memilih (golput). Dalam menetapkan pilihanpun masyarakat memiliki kebebasan secara mutlak, tanpa paksaan, pengaruh yang berlebihan, dan sebagainya. Tidak memilih sekalipun merupakan sebuah pilihan. Inilah demokrasi (dalam penerjemahan sederhana) yang menyandarkan pertimbangan pada kesadaran orang per orang.

Bagi pemerintahan daerah yang baru terbentuk seperti Propinsi Kepulauan Babel ini, membentuk kesadaran berpolitik masyarakat berdasarkan kaedah berdemokrasi seperti itu bukanlah hal yang mudah. Perlu keterlibatan yang komprehensif dari stakeholders, dan yang lebih penting adalah adanya komitmen yang tinggi dari berbagai elemen masyarakat, parpol, lembaga-lembaga informal masyarakat dan dari pemerintah daerah sendiri.

Pilkada dan Visi Kedaerahan

Dalam visi propinsi disebutkan bahwa visi propinsi adalah terwujudnya Negeri Serumpun Sebalai yang sejahtera melalui pemerintahan yang amanah dengan meningkatkan kualitas masyarakat serta memberdayakan semua potensi daerah secara arif dan berwawasan lingkungan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (selayang pandang perkembangan pembangunan propinsi kep. Babel). Dalam visi ini paling tidak terdapat empat hal pokok yang menjadi pedoman bagi pemerintah propinsi dalam menjalankan pemerintahannya, yakni pertama, mewujudkan daerah yang sejahtera, kedua, mewujudkan pemerintahan yang amanah, ketiga, meningkatkan kualitas masyarakat, dan keempat, memberdayakan semua potensi daerah secara arif dan berwawasan lingkungan.

Agaknya memang terlalu dini untuk menilai bahwa kesejahteraan di Babel telah terwujud. Setidaknya dari data yang dipaparkan Gub. Prop Kep Babel menyebutkan bahwa masih ada lebih dari 130 ribu atau berkisar 12,6% penduduk Babel yang berstatus miskin. Dalam paparan yang sama, pemerintah propinsi telah menempatkan pengentasan kemiskinan ini sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Ke depan, ini akan menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dibuatkan langkah konkritnya oleh siapapun nanti yang terpilih menjadi kepala daerah.

Mewujudkan pemerintahan yang amanah merupakan persoalan yang cukup kompleks. Yang terpenting dari perwujudan pemerintahan yang amanah adalah persoalan mentalitas dan komitmen pejabat publik, dan orang-orang yang terlibat langsung dalam pemerintahan di berbagai jenjang jabatan. Pemerintahan yang amanah adalah pemerintahan yang bersih dari KKN, berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, bertanggung jawab dan menunjukkan tauladan yang semestinya sebagai seorang pemimpin masyarakat.

Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas masyarakat haruslah dimulai dari adanya perubahan pola pikir masyarakat itu sendiri. Perubahan hanya bisa diperoleh melalui pendidikan yang memadai. Adalah omong kosong kualitas masyarakat bisa meningkat jika masyarakat tidak berpendidikan. Pendidikan dengan demikian harus betul-betul menjadi perhatian yang utama untuk ditingkatkan.

Saat ini dan kedepan, pemerintah propinsi harus betul-betul arif dalam menentukan dan menetapkan apa-apa yang akan menjadi nilai unggulan daerah. Pemberdayaan semua potensi secara arif dan berwawasan lingkungan adalah sebuah keniscayaan. Selain itu pemerintah propinsi juga harus betul-betul memikirkan aspek jangka panjang dari nilai unggulan tersebut. Apakah akan berdampak positif atau justru negatif bagi keberlangsungan ekonomi daerah dan masyarakat. Yang terpenting dari sebuah pemberdayaan adalah kesinambungan atau keberlanjutan. Sebab propinsi ini dibentuk bukan untuk sementara. Ketegasan, ketepatan dan kebijaksanaan dalam menetapkan kebijakan menjadi mutlak dimiliki oleh pemimpin daerah ini nantinya.

MENAKAR KETERPILIHAN KANDIDAT

2011-06-15T17:02:00.002+08:00

Sesuatu yang paling menarik dalam setiap suksesi kepala daerah adalah bagaimana memetakan pola dan perilaku memilih masyarakat yang secara de facto sangat berperan dalam keterpilihan seorang kandidat. Sebab, tak jarang seorang kandidat gagal dalam mengukur pola dan perilaku memilih masyarakat ini. Sepertinya terkesan masyarakat mendukung dirinya. Namun dalam perhitungan akhir justru ternyata hanya sedikit masyarakat yang memilihnya. Kecermatan dalam melihat setiap pergerakan menjadi mutlak dimiliki oleh setiap kandidat maupun oleh tim suksesnya.

Keikutsertaan masyarakat dalam pemkada merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan. Kalau memutuskan memilih, maka mana yang dipilih? Mengapa masyarakat atau pemilih memilih kandidat tertentu dan bukan yang lain? Pertanyaan ini dapat digunakan dengan lima pendekatan, yakni struktural, sosiologis, ekologis, psikologi sosial dan pilihan rasional (Ramlan Surbakti, 1992: 145-146).

Pendekatan struktural melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum (atau pilkada), permasalahan dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai. Struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial atau perbedaan-perbedaan antara majikan dan pekerja, agama, perberdaan kota dan desa, dan bahasa serta nasionalisme.

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota – desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama.

Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Kelompok masyarakat seperti tipe penganut agama tertentu, buruh, kelas menengah, mahasiswa, suku tertentu, subkultur tertentu dan profesi tertentu bertempat tinggal pada unit teritorial sehingga perubahan komposisi penduduk yang tinggal di unit teritorial dapat dijadikan sebagai penjelasan atas perubahan hasil pemilihan.

Pendekatan psikologi sosial digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih pada pemilihan berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atau partai-partai yang ada atau ketertarikan emosional pemilih terhadap partai atau orang tertentu. Konkretnya partai atau individu yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai atau individu yang selalu dipilih tanpa terpengaruh faktior-faktor lain.

Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak.

Lima pendekatan di atas merupakan suatu model pendekatan yang lazim dalam memproyeksikan bagaimana pola dan perilaku memilih masyarakat. Setiap bentukan politik dan sosial yang terjadi dalam suatu tatanan masyarakat akan memberi pengaruh besar terhadap pola dan perilaku memilih ini. Bagi aktor maupun lembaga politik tentunya pola dan perilaku memilih masyarakat ini akan menjadi cerminan apakah akan membawa keuntungan atau tidak bagi mereka. Perubahan-perubahan akan pola perilaku memilih masyarakat akan sangat mempengaruhi konstelasi politik ke depan.

Rekayasa politik adalah salah satu upaya untuk mempengaruhi keadaan agar lebih menguntungkan secara politis. Banyak cara yang digunakan untuk ini, antara lain misalnya dengan menggiatkan kinerja pada tahun-tahun terakhir bagi mereka yang sudah menjabat (incumbent), atau dengan sering-sering muncul di media massa dan berinteraksi langsung dengan masyarakat bagi yang incumbent maupun bagi pendatang baru (new comer).

Perliku memilih rakyat Indonesia pada dasarnya masih dipengaruhi oleh faktor sosiologi dan psikologi sosial masyarakat. Mengapa? Hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut. Pertama, relasi sosial yang dihubungkan dengan ikatan keluarga masih sangatlah kentara. Tentunya, antara keluarga satu dengan lainnya akan saling memberikan dukungan dan bantuan jika ada salah seorang dari anggota keluarga mereka yang akan menjadi calon pemimpin daerah. Nilai yang dianut dalam hal ini adalah kebanggaan dan kehormatan keluarga.

Kedua, relasi sosial yang dihubungkan dengan ikatan etnisitas dan agama juga masih cukup besar. Faktanya bahkan tak jarang “dibuat” agar saling bergesekan dan menimbulkan sentimen politik dan sosial yang tinggi. Agama dan etnis dalam beberapa pengalaman pemkada bahkan sering dijadikan rekayasa politik kotor (black campaign). Berdasarkan hal ini, maka nilai yang dianut oleh masyarakat adalah persamaan keyakinan dan karakter lokal.

Ketiga, relasi sosial yang dihubungkan dengan ikatan emosional berdasarkan persamaan organisasi dan sebagainya. Ikatan emosional merupakan suatu hubungan unik yang penekanannya bukan pada ikatan kekeluargaan, agama maupun etnis, namun lebih pada adanya persamaan emosi atau perasaan senasib sepenanggungan dalam suatu wadah tertentu. Ikatan emosional juga berkembang pada persepsi dan asumsi pada individu-individu tertentu yang memiliki kharisma. Jika ikatan emosional seseorang dengan individu tertentu sudah tinggi, akan sangat memungkinkan bagi seseorang untuk memilih individu tersebut tanpa mempertimbangkan lagi faktor-faktor lainnya.

Keempat, politik uang (money politic). Bukan rahasia lagi bahwa money politic masih menjadi salah satu usaha untuk mempengaruhi perilaku memilih masyarakat. Rasionalitas memilih masyarakat berbanding terbalik dengan usaha yang dilakukan oleh para kandidat kepala daerah dengan mengedarkan sebanyak mungkin uang di masyarakat. Problemnya adalah pada sebagian masyarakat masih menganggap lumrah dengan realita ini. Sehingga, pada akhirnya membuka peluang bagi individu-individu tertentu untuk memanfaatkan celah kelumrahan ini.

MAHASISWA, PEMILU DAN CALEG

2011-06-14T15:06:00.003+08:00

Pemberitaan di salah satu Surat Kabar Harian Nasional menyebutkan bahwa ada beberapa aktivis dan mantan aktivis mahasiswa 1998 yang mencalonkan atau dicalonkan sebagai Calon Legislatof (caleg). Beberapa nama aktivis tersebut disebutkan beserta partai politik yang mencalonkannya. Diberitakan pula bahwa sebagian besar mereka adalag caleg jadi. Artinya kemungkinan besar jika parpol yang mencalonkan mereka menang di suatu daerah pemilihan dimana mereka dicalonkan, mereka bisa masuk dalam jajaran elit legislatif.

Tidak ada yang salah dalam pemberitaan tersebut. Setiap warga negara Indonesia berhak berbuat seperti itu. Dan mahasiswa juga warga negara. Oleh karena itu, sebagai mana warga negara lainnya, mahasiswa juga memiliki hak yang sama untuk bisa mencalonkan atau dicalonkan sebagai caleg dari parpol manapun yang mereka kehendaki. Secara pribadi saya menilai bahwa memang diperlukan keterlibatan mahasiswa dalam lembaga legislatif. Hal ini nantinya berkaitan dengan peran mereka sebagai pengontrol kekuasaan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Saya menilai langkah tersebut cukup efektif dengan menempatkan mahasiswa menjadi bagian dalam lembaga legislatif dan terlibat secara langsung dalam setiap proses pembuatan kebijakan negara. Dengan demikian, maka idealisme perjuangan yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat bisa dicapai melalui mekanisme pembuatan kebijakan. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi politisi mahasiswa untuk semakin memainkan peranannya ke depan sebagai front terdepan yang mengusung kepentingan masyarakat.

Namun dibalik itu semua, saya melihat ada dampak negatif yang cukup besar yang akan dihadapi politisi mahasiswa sebagai konsekuensi logis dari keterlibatan mereka dalam politik praktis. Kekhawatiran saya bahwa dampak negatif terbesar yang kemungkinan akan dirasakan oleh politisi mahasiswa nantinya adalah terjadinya

Degradasi Idealisme.

Seperti yang kita ketahui, dunia politik praktis adalah dunia hitam putih. Dunia yang memandang semua hal adalah politis, sehingga apabila ada ungkapan semua orang adalah musuh yang harus dilawan, tidak sepenuhnya salah. Dunia politik praktis adalah pragmatis yang hampir semuanya bermuara pada bagaimana caranya seseorang memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Kekhawatirannya adalah mahasiswa belum mampu menghadapi kenyataan-kenyataan politik praktis di parlemen dan belum siap memasuki dunia tersebut, dan saya bisa memastikan bahwa politisi mahasiswa secara tidak sadar akan terseret ke dalam logika dan alur seperti itu. Kalau sudah demikian, maka idealisme-idealisme yang terbangun sejak awal, dengan sendirinya akan terdegradasi dari pikiran dan perjuangan. Kalau begitu, apa bedanya mahasiswa dengan politisi biasa?

Selama ini mahasiswa dikenal dengan gerakannya yang revolusioner dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Semua orang tahu, catatan sejarah gerakan mahasiswa selalu ditulis dengan tinta emas karena gerakannya selalu membawa perubahan yang mendasar. Apakah kemudian terjadinya pergeseran dalam perspektif gerakan mahasiswa dari revolusioner ke sedikit kompromistis akan menorehkan sejarah baru dan juga membawa perubahan mendasar pada kepentingan masyarakat? Saya pribadi menilai pesimis hal tersebut akan terjadi. Terlebih proporsi mahasiswa yang akan duduk di parlemen nantinya tidak terlalu signifikan.

Bila memandang dari sudut kompetensi, kemampuan politisi mahasiswa jelas tidak diragukan. Namun posisi dan signifikansi kedudukan juga menjadi penting untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Saya mengkhawatirkan posisi mahasiswa tidak memiliki pengaruh apapun dalam lembaga dan kedudukannya hanyalah sebagai pelengkap dalam struktur kelembagaan, dan tidak secara fungsional kelembagaan. Statement ini bukanlah tanpa dasar. Dalam banyak kasus, suara mahasiswa yang bermain di luar panggung politik praktis jarang sekali didengarkan, boro-boro disalurkan. Apalagi jika mahasiswa bermain di dalam dan menjadi bagian di dalam sistem, boleh jadi suara mahasiswa hanya dijadikan sekedar ungkapan tanpa makna yang berarti. Di dalam dunia politik praktis tidak ada jaminan hal tersebut mustahil terjadi.

Saya kira, untuk menilai atau mengukur seberapa jauh peluang politisi mahasiswa agar keterlibatannya di parlemen dapat dipandang signifikan bagi suatu perubahan dan perjuangan bagi kepentingan rakyat, dapat dilihat dalam dua indikator. Pertama, tingkat kinerja politisi mahasiswa di lembaga legislatif. Kedua, tingkat dukungan yang diberikan kepada politisi mahasiswa dalam setiap proses pembuatan kebijakan.

Faktor kinerja merupakan satu persoalan yang penting yang perlu mendapat perhatian serius oleh politisi mahasiswa, selain faktor dukungan juga sangat penting sebagai satu persoalan yang lain. Kinerja berarti bagaimana politisi mahasiswa mampu menerapkan cara kerja secara profesional, menghargai segala hal, termasuk kepercayaan yang dibebankan kepada mereka, loyal terhadap pemimpin yang benar, bertanggung jawab, menjalankan fungsi dengan sebaik-baiknya, dan yang terpenting adalah berorientasi pada tujuan ideal, yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat. Selain itu, dukungan juga sangat penting sebagai spirit bahwa dalam setiap pembuatan kebijakan yang melibatkan rakyat, mereka tidak berjalan sendiri. Dukungan juga menandakan adanya legitimasi terhadap posisi dan kedudukan politisi mahasiswa di lembaga legislatif.

Saya kira persoalan keterlibatan mahasiswa secara langsung di parlemen berdasarkan kedua indikator ini perlu diperdebatkan. Setidaknya mempertanyakan, pertama, apakah ada jaminan bahwa keterlibatan mahasiswa secara langsung nantinya tidak akan menyeret politisi mahasiswa ke dalam jalur pragmatis, dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip idealisme perjuangan. Kedua, apakah politisi mahasiswa mampu mengkinerjakan dirinya di tengah-tengah dunia politik praktis yang penuh intrik, manuver, dan tekanan politik. Ketiga, apakah terdapat dukungan politik yang cukup besar atas keterlibatan tersebut, dan apakah dukungan tersebut sudah cukup untuk melegitimasi apapun yang akan dilakukan oleh politisi mahasiswa nantinya dalam konteks pembuatan kebijakan negara. Namun demikian, kita tetap berharap ada sedikit perubahan dari keterlibatan mahasiswa di parlemen nantinya.

Kepemimpinan Dalam era Demokrasi

2011-06-14T14:59:00.003+08:00

Salah satu pondasi dasar dari pandangan dan pemikiran demokrasi adalah kemajemukan dan menghargai perbedaan. Selain itu, Demokrasi juga dipandang sebagai nilai bersama suatu bangsa dalam membangun sistem pemerintahan negara yang bersumber dari rakyat. Dengan kata lain, demokrasi menjadi sebuah pre-skripsi yang bermuatan nilai moral dan menjadi sebuah norma. Keberhasilan suatu bangsa dan suatu negara tidak hanya diukur dari neraca perekonomian, tingkat kesejahteraan dan pendidikan, tetapi juga diukur melalui seberapa jauh suatu bangsa dan negara melaksanakan demokrasi dengan bentuk tertentu dari demokrasi yang dianggap sebagai bentuk ideal sebagai patokan ukuran keberhasilan pelaksanaan demokrasi.

Untuk memahami demokrasi, ada dua pendekatan yang sering digunakan para ilmuwan politik. Pertama, secara normatif dimana demokrasi dipahami sebagai sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh suatu negara (demokrasi diartikan sebagai tujuan atau resep tentang bagaimana demokrasi itu seharusnya). Pengertian umum ini dapat dilihat dari ungkapan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat.

Kedua, secara empiris dimana demokrasi berkenaan dengan perwujudannya dalam kehidupan politik praktis dan sistem politik yang ada. Banyak teori tentang demokrasi itu berada pada tingkat normatif, sementara literatur tentang demokratisasi dicirikan oleh pendekatan empiris. Kriteria-kriteria untuk melihat sebuah bentuk pemerintahan demokratis atau tidak bersumber pada pendekatan empiris ini. Walaupun penerapan demokrasi di beberapa tempat melahirkan bentuk demokrasi yang beragam, akan tetapi ada kriteria universal yang berlaku bagi semua tempat yang melaksanakan demokrasi.

Kriteria universal untuk mengukur demokrasi itu dapat dibagi menjadi lima (Afan Gaffar, 2000: 7) yaitu:

1. Akuntabilitas.

Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.

2. Rotasi kekuasaan.

Dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur serta damai. Tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan sementara peluang orang lain tertutup sama sekali.

3. Rekrutmen politik terbuka.

Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan adanya suatu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik dengan dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut

4. Pemilihan umum.

Dalam suatu negara demokrasi pemilu dilakukan secara teratur dan setiap warga negara yang sudah cukup dewasa mempunyai hak untuk dipilih serta memilih tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain.

5. Menikmati hak-hak dasar.

Setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk menikmati kebebasan pers, dan hak untuk berkumpul dan berserikat.

Dalam segala bentuk pemerintahan, demokrasi tentunya merupakan suatu bentuk yang paling baik, atau paling tidak ia memiliki kelemahan paling sedikit dibandingkan bentuk pemerintahan lainnya. Bentuk pemerintahan yang demokratislah yang menjadi substansi dari reformasi dan menjadi kehendak segenap rakyat Indonesia, termasuk pula model kepemimpinan yang hendak diselenggarakan didalamnya. Persoalannya, di tengah derasnya arus demokratisasi ala barat saat ini, bagaimana sebetulnya konsep kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi yang bersumber dari nilai dan norma yang dianut oleh Bangsa Indonesia? Penjabaran dari konsep ini nantinya diharapkan akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kepemimpinan Indonesia di era demokrasi.

10 tahun telah berjalan sejak reformasi semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara digulirkan, dinamika kehidupan sosial dan politik bangsa saat ini kembali memanas, seiring Pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan di tahun 2009 mendatang. Pasang surut nilai kepercayaan masyarakat terhadap tatanan politik yang ada dan kepemimpinan yang diselenggarakan terus terjadi. Salah satu sumbernya adalah dimana konstelasi sosial politik yang dilahirkan selama ini, dirasakan masih jauh dari harapan masyarakat secara luas. Malah tak jarang masyarakat dihadapkan pada suatu kondisi yang serba sulit. Infrastruktur dan regulasi yang masih semrawut, degradasi moralitas, sistem politik yang tidak stabil, dan sebagainya adalah kondisi-kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini. Karena itu, wajar apabila kemudian masyarakat menuntut perlunya perbaikan dan perubahan yang lebih mendasar dan berkepentingan bagi semua orang.

Salah satu yang membuat ‘cedera’ bangsa Indonesia saat ini belum sembuh secara total diantaranya adalah masyarakat belum menemukan “satria piningit” (pemimpin) yang mampu membawa masyarakat ke arah yang lebih berarti. Persoalan mendasar dari fenomena tersebut adalah terjadinya degradasi kepercayaan (trusting leader) terhadap pemimpin negara. Alasan sederhana yang dikemukakan adalah pemimpin yang pernah lahir dan sebelumnya dipercaya rakyat, tidak mampu mengangkat kehidupan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Bahkan dalam pandangan sebagian rakyat Indonesia, justru pemimpin-pemimpin yang ada semakin membawa keterpurukan yang sudah terjadi sebelumnya.

Secara sederhana, pemimpin bisa diartikan sebagai seseorang yang dipercaya oleh para pengikutnya (konstituen) untuk mengatasi persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak, memiliki responsibility yang tinggi, memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas, bermoral, tangguh dan berani menghadapi tantangan apapun, disayangi dan disenangi oleh para pengikutnya, dan mampu membawa lembaga atau institusi yang dia pimpin menuju perubahan yang konstruktif. Manifestasi dari seorang pemimpin adalah dia tidak hanya seorang manajer yang handal, namun juga seorang perencana yang baik, melakukan proses kerja secara maksimal dan mampu menunjukkan hasil yang memuaskan banyak pihak. Dan yang terpenting adalah memiliki banyak cara untuk menghadapi persoalan yang timbul. Karena itu, bila dihubungkan dengan sosok pemimpin Indonesia saat ini, kemampuan-kemampuan seperti di atas sepenuhnya belum dimiliki.

Konsepsi dan logika kepemimpinan di era demokrasi Indonesia sekarang mungkin sangat beragam. Hal ini disebabkan konstruksi pemikiran (logika) tentang pemimpin yang dibangun selama ini juga bervariasi antara satu dengan lainnya. Hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh budaya dari masyarakat atas model kepemimpinan yang mereka pandang. Model kepemimpinan masyarakat Jawa berbeda dengan model kepemimpin masyarakat Sumatera, juga berbeda dengan model kepemimpin masyarakat di daerah lainnya. Di Jawa, misalnya, mereka menganggap kepemimpinan merupakan proses yang sakral dan tunggal. Karena itu, model yang dibentuk lebih didasarkan pada trah dan hubungan keluarga. Anggapan bahwa pemimpin dilahirkan oleh keluarga pemimpin tetap mendominasi ranah berpikir masyarakat. Konsepsi seperti demikian bisa kita lihat dalam model kepemimpinan yang dijalankan mantan Presiden Suharto beberapa tahun yang lalu.

Hal ini bertentangan dengan konsepsi model kepemimpinan demokrasi yang mensyaratkan adanya sirkulasi kepemimpinan. Setiap orang memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemimpin. Dalam konsepsi kepemimpinan demokrasi, logika yang dipakai sebagian besar adalah pengetahuan dan keluasaan wawasan, dan bukan berdasarkan trah dan hubungan kekeluargaan.

Sayangnya, kecenderungan masyarakat Indonesia masih menganggap persoalan kepemimpinan merupakan ranah yang hanya bisa dimasuki oleh sebagian kecil orang. Dalam kepercayaannya, mereka merupakan orang-orang pilihan dari Sang Maha Pencipta, dan dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin dalam masyarakat. Persoalan simbolisasi juga merupakan satu hal yang penting bagi kepercayaan yang dianut masyarakat. Simbol-simbol yang dibawa oleh seorang pemimpin sangat berbeda dengan simbol yang dibawa masyarakat awam.

UPAYA MEMBANGUN KESADARAN BERSAMA

2011-06-14T14:19:00.004+08:00

Perkembangan Indonesia dewasa ini telah sampai pada tahap yang cukup memprihatinkan. Kemelut kehidupan kian mencekam, seiring laju pembangunan yang terus menerus digulirkan oleh pemerintah. Fenomena-fenomena klasik tentang kondisi masyarakat yang pada beberapa tahun silam sempat mengalami kemajuan, kini hadir kembali dan memenuhi hampir pada setiap wacana tentang pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun beginilah realitas, ada kalanya kita berbangga dengan upaya yang telah dilakukan sehingga mampu mengangkat sedikit martabat dan derajat, tetapi di waktu lain keadaan itu merupakan kenyataan pahit yang harus dihadapi.

Fenomena-fenomena sosial, seperti kemiskinan, kelaparan, penyakit, degradasi lingkungan, dan sebagainya, hampir setiap hari menjadi head line pada setiap wacana di Indonesia khususnya, dan juga di negara-negara dunia ketiga. Hampir setiap hari kita selalu mendengar dan melihat bagaimana realitas kehidupan seperti di atas mengisi ruang-ruang pembicaraan dan selalu diangkat sebagai problema yang ingin diselesaikan. Tidak hanya itu, berbagai teori pun banyak dimunculkan untuk sekedar memberi penjelasan tentang kenyataan tersebut. Apapun itu, tetap saja kondisi di atas adalah realitas dan merupakan masalah sosial yang mau tidak mau, suka atau tidak suka harus dicari penyelesaiannya.

Ibarat telur dengan ayam, mana yang keluar duluan, begitulah menganalogikan antara kemiskinan, kelaparan, dan sebagainya dengan pembangunan yang diselenggarakan. Seringkali kita terkecoh ketika menentukan mana sebab dan mana akibat. Apakah pembangunan dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah sosial di atas atau justru pembangunanlah yang menyebabkan masalah-masalah tersebut. Taruh saja sebagai contoh, kebijakan untuk menyebarkan penduduk dengan program transmigrasi. Transmigrasi merupakan kebijakan pemerintah untuk tidak hanya menyebarkan penduduk dari suatu tempat yang padat ke tempat lain yang lebih jarang penduduknya, tetapi juga membuka jalan bagi individu-individu yang bersedia mengikuti kebijakan tersebut untuk mendapatkan kesejahteraan di tempat yang baru. Sepintas memang kebijakan ini memberi harapan, namun di sisi lain ternyata membawa dampak yang cukup besar bagi faktor-faktor yang lain.

Memang tidak ada yang salah dengan kebijakan tersebut, semua bisa dilaksanakan dengan lancar, meski pada awalnya dilakukan dengan sedikit “pemaksaan”. Hanya saja cara yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan program tersebut belum memberikan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Misalnya dengan melalui penyadaran dan memberikan bekal pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mengelola kehidupan nantinya di tempat yang baru. Ibarat memberi ikan bukan kail, setiap transmigran sudah disediakan lahan, perumahan, dan peralatan yang cukup untuk mengolah lahan. Setelah itu silahkan melakukan sendiri entah bagaimana caranya. Padahal kita ketahui bersama bahwa ternyata tidak semua transmigran memiliki kemampuan untuk mengelola penghidupan seperti itu. Sehingga pada akhirnya tidak sedikit yang kembali ke daerah asal karena mereka tidak bisa berbuat banyak di tempat tersebut, meski tidak bisa kita pungkiri bahwa tidak sedikit pula yang memperoleh keberhasilan.

Belum dampak lain yang timbul akibat penerapan kebijakan tersebut. Kita contohkan saja, misalnya adalah penebangan hutan guna membuka lahan baru bagi para transmigran, dan pada akhirnya mengakibatkan kerusakan yang cukup parah pada kondisi hutan. Keadaan ini masih terus berlanjut, cuma bedanya pengrusakan hutan dilakukan oleh para transmigran itu sendiri. Dampak lain seperti menciptakan kembali masalah kemiskinan, akibat tidak berhasil di tempat baru dan juga tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk memulai kehidupan lain yang baru. Dan kalaupun bisa juga tidak menyebabkan perubahan yang signifikan.

Setiap usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang ada dengan berbagai kebijakan sebagai proses pembangunan haruslah disyukuri dan di dukung. Namun perlu diingat juga bahwa segala implementasi pembangunan yang diselenggarakan tidak akan mencapai tujuan secara maksimal apabila tidak diimbangi dengan kesadaran penuh masyarakat akan arti penting pembangunan itu sendiri. Pemerintah juga tidak bisa menyalahkan masyarakat apabila pada setiap implementasi kebijakan pembangunan kurang mendapatkan antusiasme masyarakat, sebab secara sosiokultural, masyarakat Indonesia secara mayoritas masih seperti itu. Justru peran pemerintah diharapkan lebih besar untuk mengatasi kurangnya antusiasme masyarakat terlebih dahulu, sebelum melaksanakan program-program pembangunan itu sendiri.

Karena itu upaya tersebut bisa dilakukan secara optimal apabila pemerintah mampu melibatkan masyarakat di dalamnya. Dalam artian bahwa keterlibatan masyarakat tidak sebatas hanya pada implementasi pembangunan itu sendiri, namun juga pada proses perencanaan sebelum pembangunan dilaksanakan. Sehingga, dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, tujuan untuk mendapatkan kesadaran dan antusias masyarakat terhadap pembangunan bisa dicapai. Penting bagi pemerintah untuk selalu bersikap transparan terhadap setiap proses pembangunan, dan yang lebih penting lagi adalah akuntabiltas harus tetap dijunjung tinggi supaya masyarakat merasa percaya dan yakin bahwa pembangunan yang akan diselenggarakan betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat banyak dan bertujuan mengatasi masalah-masalah sosial yang ada.

Selain itu, usaha lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk memperoleh kesadaran penuh masyarakat terhadap setiap proses pembangunan adalah dengan memberikan pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat yang ada di tanah air ini, tanpa terkecuali. Boleh jadi hal ini telah dilakukan, namun apakah pemerintah telah memikirkan bahwa pendidikan yang diberikan sudah betul-betul mampu membuka kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan? Lalu pendidikan seperti apa yang mampu membuka kesadaran masyarakat? Menurut hemat saya, model pendidikan yang mampu membuka kesadaran masyarakat adalah model pendidikan partisipatoris. Model pendidikan partisipatoris artinya pendidikan yang bertumpu pada keaktifan, kekritisan dan sebagainya serta lebih menilai proses daripada hasil akhir. Pendidikan partisipatoris berarti pula membuka peluang pada setiap orang untuk terlibat dan merasa dipentingkan dengan banyak hal serta bersifat dialogis ketimbang monolog seperti yang masih berlangsung hingga sekarang.

Kesadaran masyarakat memang memiliki batasan yang sangat luas, namun apabila masyarakat telah diarahkan dengan pendidikan yang layak, maka saya yakin dengan sendirinya masyarakat akan memahami dan menyadari akan pentingnya pembangunan bagi mereka sendiri. Selain itu perlu diingat pula bahwa dengan kondisi realitas yang ada saat ini, dengan segala keterbatasan dan kekurangan, tidak kemudian menjadi alasan untuk tidak melakukan apapun. Masalah tetap harus diatasi bagaimanapun keadaannya. Untuk itu, prioritas permasalahan harus menjadi perhatian utama pemerintah agar nantinya tidak ada yang merasa dirugikan atas proses pembangunan yang dilaksanakan.

Tujuan pembangunan millennium Indonesia yang hendak dicapai pada tahun 2015 boleh jadi merupakan target yang wajar dan masuk akal selama proses yang diselenggarakan betul-betul konsisten dengan tujuan yang ditetapkan. Konsistensi ini penting sebab mustahil pembangunan millennium atau apapun itu dapat dilaksanakan tanpa adanya keinginan yang kuat dan niat yang tulus untuk menjalankannya. Namun target tersebut menjadi muluk dan berlebihan apabila instrumen-instrumen yang dilibatkan dan komponen-komponen yang diikuitsertakan tidak memiliki jiwa yang kuat untuk memulai suatu perubahan. Bukan hanya terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap pemerintah sebagai penyelenggaraan pembangunan. Setiap komponen, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, harus berjalan selaras dan mampu mengimbangi antara satu dengan lainnya. Sinergi pikiran dan tindakan harus dimunculkan agar dalam prosesnya nanti tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan perselisihan dan perpecahan.

Tujuan hanyalah hasil akhir yang hendak dicapai, apakah sesuai atau tidak dengan harapan. Oleh karena itu prosesnya perlu diawali dengan perencanaan yang matang, berupa visi dan misi yang jelas, cara implementasi, prosesnya, waktu dan target, kemudian dilakukan perhitungan dan estimasi pencapaian tujuan berdasarkan prioritas-prioritas yang ditetapkan. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan suatu program pembangunan, hingga pada akhir pencapaian tujuan, semua ini harus betul-betul diproses secara mantap dan terarah.

DEMO DAN KRITIS SOSIAL

2011-06-14T14:09:00.002+08:00

Aksi demonstrasi yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini telah menjelma menjadi trend setter pada hampir setiap aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menuntut penyelesaian suatu persoalan. Bagi sebagian besar kalangan mahasiswa, aksi demo dengan turun ke jalan, misalnya, merupakan cara yang paling efektif guna memberikan tekanan-tekanan politik pada orang-orang atau institusi-institusi yang membuat masalah. Aksi demo 1998 adalah salah satu bukti empiris yang mengindikasikan hal tersebut. Tanpa ada tendensi apapun, baiklah, itu adalah bukti penting dalam perjalanan sejarah panjang Bangsa Indonesia yang, sekali lagi, ditorehkan oleh mahasiswa. Namun, persoalannya apakah proses kritisisasi permasalahan yang ada hanya bisa dipecahkan melalui demo? Dan pernahkah terpikirkan seberapa besar aksi tersebut bisa merubah kondisi sosial masyarakat tanpa harus membuat persoalan baru dalam masyarakat akibat aksi yang dilakukan?

Saat ini, kita seolah-olah terjebak oleh nostalgia yang menggambarkan betapa demonstrasi yang dilakukan bisa menghasilkan banyak perubahan tatanan kehidupan sosial masyarakat. Sehingga kecenderungan yang nampak adalah bahwa segala persoalan harus dijawab dengan demonstrasi. Ironisnya bahkan seringkali demo adalah cara utama yang digunakan dalam menjawab persoalan tersebut. Justru stigma inilah yang harus dikritisi. Terlalu lama terlena dengan masa lalu membuat kita tak mampu lagi berpikir panjang untuk menjawab parmasalahan.

Kondisi sosial masyarakat saat ini butuh perhatian lebih, tidak sekedar aksi yang menuntut persoalan untuk segera diselesaikan. Dengan kata lain, perhatian dengan tindakan-tindakan nyata (konkrit) merupakan aksi yang lebih diinginkan masyarakat. Semua orang meyakini bahwa aksi demo merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial. Hal ini untuk menunjukkan bahwa masyarakat tidak berjuang sendiri. Bersama-sama mahasiswa, masyarakat bergerak memperjuangkan kepentingan mereka. Namun, indikasi kejenuhan sudah mulai nampak di “muka” masyarakat, karena aksi yang dilakukan tidak membawa perubahan yang signifikan. Mengapa? Penyebab terbesar justru datang dari kalangan mahasiswa sendiri. Pertama, ideologi. Fenomena yang ada belakangan ini mengindikasikan gerakan mehasiswa sudah sangat ideologis, sehingga meski tujuannya sama, faktor ideologis sering menjadi penghambat satunya gerakan. Kedua, orientasi, akibat kentalnya ideologi yang dibawa, terjadi polarisasi dalam gerakan mahasiswa. Kelompok-kelompok mahasiswa pada akhirnya mengusung kepentingan mereka sendiri (group oriented). Ketiga, kebanyakan aksi mengusung persoalan yang bersifat nasional, dan jarang mengusung persoalan yang terjadi di masyarakat. Padahal bila disadari, signifikansi kepedulian sosial justru terletak pada bagaimana persoalan yang riil dihadapi masyarakat bisa terselesaikan.

Walau begitu, aksi demo tetap patut untuk dihargai karena hal tersebut, sekali lagi, merupakan salah satu bentuk kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan sosial mereka. Sekarang yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mengasah kepedulian sosial dengan cara berbeda, dan itu berarti mengurangi intensitas aksi demonstrasi. Terlepas dari segala kekurangan yang ada dalam konsep dan operasional program Kuliah Kerja Nyata (KKN), penting mengkategorikan program KKN sebagai alternatif bentuk kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan sosial masyarakat. Terlepas pula dari kewajiban kuliah, program ini tentunya dimaksudkan untuk lebih memberikan pembelajaran kepada mahasiswa dengan cara terlibat langsung dalam persoalan masyarakat, merasakan kesulitan-kesulitan sekaligus mengambil keputusan dan tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Selain itu, kegiatan mandiri Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) perlu dinilai pula sebagai alternatif bentuk kepedulian sosial. Dalam banyak kasus, bahkan, kehadiran mereka sangat dibutuhkan masyarakat.

“Persoalan-persoalan kecil” seperti ini yang terkadang sering terlupakan, bahkan tak jarang diremehkan. Bentuk kecil, tetapi nyata dan mengena langsung pada persoalan masyarakat bernilai lebih baik daripada sekedar berdemo menuntut penyelesaian.

Tentunya, masih banyak lagi alternatif lain yang bisa diterapkan untuk menunjukkan kritis sosial atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dua contoh di atas merupakan sebagian kecil dari metode kita untuk menujukkan kepedulian sosial, sekaligus sedikit demi sedikit mulai menumbuhkan kesadaran bahwa demo bukanlah satu-satunya cara untuk mengatasi persoalan. Hanya menuntut tidak akan menyelesaikan masalah, tanpa ada tindakan nyata. Adalah keniscayaan bagi seorang mahasiswa untuk berpikir kritis dan peduli terhadap kehidupan sosial karena mahasiswa hidup dalam lingkaran tersebut. Namun sekali lagi, sentuhan kepedulian akan lebih terasa dan bernilai di mata masyarakat apabila membawa perubahan yang nyata dan signifikan. Karena masyarakatlah yang hanya bisa menilai mana yang baik dan mana yang lebih baik.

Si Ninin Yang Lupa Ingatan

2011-06-09T15:01:00.005+08:00

"Ninin...Ninin...kamu yahh, gak nongol-nongol. Malah kabur kemana-mana. Ke Singapuralah, ke Tahilandlah sampe ke Kamboja segala. Betah amat yah...?? Padahal disini orang-orang pada nyariin. Pulang kenapa? Ato takut kali yahhh...?? hehehe.."

Ini termasuk berita paling heboh saat ini. Kejadian tahun 2004 dan baru terkuak sekarang setelah seorang politisi bernama Agus Combro berkoak-koak telah menerima uang pelawat ato bahasa gaul Cinta Laura (agak monyong dikit ngomongnya), Travel Cheque. Dia mengaku dapat duit sebesar Rp 500 juta dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, Mamanda S. Gultom. Habis ngomong begitu, KPK akhirnya menyeret 4 orang tersangka baru dan sekarang sudah dijatuhi vonis penjara dengan waktu antara 1 tahun sampe 3 tahun (halahhhhhh....cuma segitu, ampyuuuuunnnnn...ampyuunnnn).

Selang berapa lama, kembali KPK menyeret 29 orang mantan dan ada juga yang menjabat kembali dan menjadikan mereka tersangka pada kasus ini. Namun, yang jadi pertanyaan banyak orang, hampir semua tersangka mengatakan satu nama yaitu Ninin sebagai orang yang menyerahkan duit ke mereka pada waktu pemilihan tersebut. Ninin sekarang malah kabur gak jelas... Alasannya biasa..., SAKIT. Nahh...pihak keluarga ngomong kalo si Ninin ini sakit amnesia alias lupa ingatan. Nah lho...!!!!! hahaha...hahaha

Boleh jadi bener juga kali kalo si Ninin bener-bener sakit lupa awas alias lupa ingatan. Saking lupanya sampe-sampe dia gak tau jalan pulang ke Indonesia. Keluargapun dalam hal ini suaminya yang mantan Wakil kepala pelisi, dan sekarang menjadi Anggota Dewan Penagih Rente (DPR) dari Partai Kemaruk Semuanya (PKS), Anang Darajatuh, teteepp ngotot kalo istrinya ini sakit amnesia dan sedang berobat di Singapura. Yaelahhh pak..pak, emangnya di Indonesia gak ada dokter ahli saraf yah? sampe harus diobati di Singapura. Udah gitu...apa emang bener sampe lupa pulang. Ama bapak masih inget gak? Atau jangan-jangan nyari suami baru disana hahahahaha...hahaha.

Nah.. ini dia persoalannya. Kalo emang punya penyakit amnesia tingkat parah, kok, masih bisa jalan-jalan yah? apa gak takut kesasar kemana-mana? Misalnya, naik taksi nih sendirian. Terus apa gak lupa hotel buat nginepnya dimana. Udah gitu, apa masih inget sama jalan-jalannya? Dan yang paling kita ketahui umum, biasanya kalo orang benar-benar amnesia (kayak di film-film tuh...), bahkan namanya sendiri dia lupa, tul gak?

Ini si Ninin ternyata masih berkeliaran antar negara, meski paspornya udah distop sama pemerintah. Masih tau tuh jalan pulang ke singapura, ke Thailand bahkan sampe Kamboja. Jadi sebenarnya, Ninin ini sakit amnesia gak sih? atau pura-pura sakit kayak para koruptor yang sudah-sudah? Kayak si Udin yang sekarang juga ngambek gak mau pulang dengan alasan sakit walau sudah pake dijemput segala sama konco-konconya.

Sekarang begini saja, gimana kalo kita timpukin kepalanya kayak di film-film tuh..?? Biasanya kalo orang hilang ingatan bakal kembali ingatannya kalo ditimpuk sama benda keras ke kepalanya. Gimana..gimana...?? Ini juga berlaku buat para koruptor lain yang tiba-tiba lupa ingatan juga bahwa dia sudah melakukan korupsi. Biar beres aja kepala dan ingatannya hehehe... Atau...emm...doainnya semoga Si Ninin lupa dimana rumahnya kini, suaminya, anak-anaknya... Jadi kalopun nanti death, misalnya...suruh ke kuburan sendiri...

Presiden Pertama di Dunia Yang Menolak Digaji

2011-06-09T14:28:00.003+08:00

FERNANDO LUGO MENDEZ bukan konglomerat atau politisi bergelimang uang. Mantan uskup ini hanya pekerja sosial yang kere. Tapi sungguh tak disangka, penganut sosialisme yang mendalami ajaran Pancasila ini malah menolak mendapat gaji selaku Presiden Paraguay, yang diumumkannya pada malam sebelum pelantikannya, Jumat, 16 Agustus tahun lalu. Keputusan Lugo ini adalah keajaiban terbesar di dunia politik, sepanjang sejarah demokrasi di jagat raya ini. Sendirian dia melawan arus besar yang berlaku di semua negara, termasuk di AS, di mana jabatan presiden memberikan privilese serta kesempatan memperkaya diri dan kelompok. Keputusan Lugo yang mencengangkan itu disambut gembira oleh ribuan pendukungnya. Namun, Presiden Ekuador Rafael Correa mengingatkan dengan cemas,”Begitu Lugo mulai mengubah berbagai hal, serangan akan dimulai.” Serangan dimaksud bakal berasal dari kalangan kapitalis, termasuk kekuatan politik yang berkiblat ke AS. Bukanlah kebetulan jika semua pemimpin sosialis Amerika Latin hadir dalam acara pelantikan Fernando Lugo, yang berlangsung sederhana di ibukota Asuncion.. Mereka dipersatukan oleh semangat anti-Amerika Serikat, atau setidak-tidaknya berani melawan dan mengatakan TIDAK terhadap negara adi kuasa itu. Sebaliknya negara-negara yang dipimpin para politisi konservatif yang pro Amerika, yaitu Meksiko, Kolumbia, Peru, hanya mengirim utusan. Para presiden beraliran sosialis yang hadir dalam pelantikan “presiden kaum miskin” itu antara lain Hugo Chavez dari Venezuela, Luiz Inacio Lula da Silva (Brasil), Cristina Kirchner (Argentina), Michelle Bachelet (Cili), Evo Morales (Bolivia), dan Rafael Correa (Ekuador). Kehadiran mereka membuat acara pelantikan tersebut menjadi semacam perayaan kebangkitan sosialisme gaya baru di bumi Amerika Latin. Fernando Lugo, 56 tahun, memenangkan pemilu presiden Paraguay pada April lalu. Sebelumnya dia bekerja sebagai uskup Katolik di wilayah-wilayah miskin negara yang bertetangga dengan Brasil, Argentina, dan Bolivia itu. Dia mendapat izin cuti sementara dari Vatikan, memenangkan pemilu, dan menjadi uskup pertama di dunia yang berhasil memenangkan pemilihan presiden. Gaji presiden Paraguay lebih kecil dibanding gaji anggota DPR-RI TAHUKAH Anda berapa gaji seorang presiden di Paraguay ? Menurut kantor berita Associated Press, gaji presiden Paraguay adalah sebesar 4.000 dolar AS atau sekitar Rp.37 juta per bulan. Sangat kecil dibandingkan gaji anggota DPR-RI, yaitu sebesar Rp.49 juta per bulan. Dan makin kecil lagi dibandingkan gaji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekitar Rp.150 juta per bulan. Dengan menolak mendapat gaji, pengagum pemikiran Bung Karno ini akan benar-benar menjadi relawan di tampuk kekuasaan Paraguay. Lugo akan menjadi satu-satunya pimpinan negara di dunia yang murni volunteer alias bekerja tanpa mendapat upah. Luar biasa! Memang, dia naik ke puncak kekuasaan di negara itu, berkat dukungan kaum miskin, terutama para petani tanpa tanah dan serikat buruh. Mungkin keputusannya itu adalah wujud solidaritas paling nyata kepada kalangan miskin, yang mencapai 35,6 persen dari total populasi. Tindakan mulia Fernando Lugo ini cocok betul dengan semboyan kampanye Sutrisno Bachir : karena hidup adalah perbuatan. Sekarang giliran Sutrisno dan para pemimpin Indonesia lainnya untuk mencontoh tindakan nyata Lugo : karena hidup adalah perbuatan nyata ! Hidup adalah melayani… Petani tak memiliki tanah PARAGUAY adalah negara paling miskin di kawasan Amerika Latin. Pendapatan utama negara ini bersumber dari produk-produk pertanian, terutama kedelai dan produk turunannya yang menyumbang lebih dari setengah hasil ekspornya, yang pada tahun 2007 tercatat 2.390 juta dolar AS. Tingkat pertumbuhan ekonominya sebenarnya cukup bagus, yaitu 6,4 persen per tahun. Dengan jumlah penduduk “hanya” 6,5 juta jiwa, negara dengan luas wilayah 406.762 km persegi ini seharusnya bisa memakmurkan rakyatnya. Namun karena negara salah urus; sempat dikuasai oleh kediktatoran selama 39 tahun, korupsi dan nepotisme merajalela, dan lebih dari sepertiga penduduknya adalah petani tanpa tanah; maka label negara termiskin di kawasan itu terpaksa disandangnya. Cobaan di hari pertama berkuasa : obat dan BBM menghilang dari pasar KEMENANGAN Lugo yang mengejutkan telah mengakhiri dominasi Partai Colorado selama 61 tahun di negeri yang cantik itu. Tapi bukan tidak mungkin, “Golkar”-nya Paraguay itu akan kembali berkuasa, jika pemerintahan koalisi yang dipimpin Lugo gagal meredam anarkisme yang timbul akibat euforia di kalangan petani miskin. Segera setelah memastikan Lugo menang dalam pemilu, para petani tanpa tanah langsung menyerobot tanah-tanah pertanian yang dikuasai perusahaan-perusahaan besar. Pada saat yang sama pememerintahan Lugo yang baru berusia sehari sudah langsung digoyang oleh para kapitalis, dengan cara menimbun BBM yang mengakibatkan barang vital itu menghilang dari pasar. Obat-obatan juga raib dari rak-rak apotik. Ini bisa menimbulkan krisis.

Sumber Disini

Testimoni Muhammad Nazaruddin 1

2011-06-01T13:36:00.002+08:00

Setelah diduga melakukan penyampaian pembelaan melalui SMS yang berisikan akan membongkar semua yan terlibat dalam kasus yang melilitnya selama ini, sekarang M. Nazaruddin menerbitkan sebuah blog yang berisikan tentang testimoninya mengenai berbagai kasus yang menimpanya saat ini.

Blog yang diberi judul Testimoni Muhammad Nazaruddin ini berisikan berbagai hal yang intinya Nazaruddin bermaksud untuk melakukan pembelaan atas semua kasus yang terjadi padanya. Coba lihat beberapa pernyataannya yang terkait kasus pelecehan seksual pada seorang SPG yang dinilainya sebagai bagian dari skenario politik

"Skenario pertama: memojokkan diri saya dituding memperkosa SPG. Perihal ini secara hukum tidak terbukti. Bagaiman saya memperkosa bila kamar yang saya tempati ketika Munas Partai Demokrat, juga diisi oleh staf saya, dan ruang rapatnya menjadi bagian pertemuan informal meeting-meeting Munas. Indikasi mengirim SPG ke kamar saya menawarkan jasa, sudah menjadi sebuah skenario karangan cerita, pada 2010 lalu"

Atau lihat juga pernyataannya terkait kasus suap di kemenpora, "Berikut kasus Sesmenpora, sebagaimana sudah saya sampaikan, hukum bisa membuktikan apakah benar saya menjadi bagian: bukankah Kementrian Negara Olahraga itu bisa diusut oleh KPK siapa dalang dan pelaku penyogokan, biarlah ranah hukum yang membuktikan.".

Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat di http://nazaruddin78.blogspot.com/

Udin..udin.... hayo bongkar semuanya...... atau cuma omdo alias omong doang..

Dewan Pornografi Rahasia

2011-05-26T17:02:00.009+08:00

Di sebuah koran terpampang headline, ANGGOTA DEWAN NONTON BF DI SIDANG PARIPURNA. Namanya adalah Aripunto. Dia diketahui merupakan salah satu anggota dewan yang berasal dari Partai Kearifan Semua (PKS). Partai ini dikenal sebagai partai yang katanya bersih, jujur, tidak pernah korup, dan tidak suka pornografi. Bahkan, mantan ketua partainya yang sekarang menjabat sebagai Menteri Komunika dan Inform (Kominfo) dengan tegas menutup situs buka-bukaan di internet. Partai ini juga yang mendorong UU Pronografi dan Pornoaksi dulu.

Agaknya miris justru yang ketahuan lagi nonton aksi begituan adalah anggotanya sendiri, kadernya sendiri yang begitu getol berjuang agar tidak ada macam-macam porno di negeri ini. Mungkin saat melihat adegan puaanaass tadi matanya tak bisa berkedip, sebab mungkin baru nonton untuk pertama kalinya, ini baru mungkin yahhh, sampe-sampe gak ngeh kalo lagi disorot sama kamera wartawan di tribun.

Namun, yang jauh lebih miris lagi adalah hasrat menonton terjadi di gedung rakyat yang terhormat dan di waktu lagi membahas soal rakyat. Kira-kira dimana tuh pikirannya yah, nonton begituan kok gak liat-liat sikonto panjang alias situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan hahaha. Kalo mau, carilah tempat-tempat yang strategis buat melepaskan kepenatan libido itu, 'tul gak?

Kita ini gak munafiklah yah... Kadang kebutuhan seksual itu adalah lumrah. Namanya juga manusia yang dikasih hasrat dan nafsu. Cuma masalahnya tau dirilah dikit. Masak gak liat-liat sikon, lokasi dan waktu. Apa lagi status sebagai anggota dewan itukan adalah mulia, pilihan rakyat. Nah, kalau anggota dewannya udah begitu, telebih oleh kader yang selama ini jijay sama yang namanya buka-bukaan body, gimana sama rakyatnya? kalo udah gitu jangan nyalahin orang kalo berbuat begitu juga, habisnya dicontohin sih..

Pertanyaannya, kok bisa tembus begitu yah? Bukankah katanya udah diblokir semua situs esek-esek ini di internet? Apa lagi buat gedung sekelas gedung dewan. Pasti proteksinya luar biasa hebat. Kalo bisa tembus berarti ada apa-apanya, hayo....hehe. Terus, kok bisa cuma mengundurkan diri yah? Padahal kan udah ada UU yang mengaturnya. Mestinya juga diusut buat sekalian ngasih contoh buat yang lain. Ahh...gak konsisten nih! Kalo mau konsisten dong sepertinya jargonnya selama ini, Partai bersih, jujur dan konsisten.

Partai tetaplah partai. Selama ini di dunia gak ada partai yang benar-benar bersih. Partai tetap lembaga politik yang punya orientasi pada kekuasaan. Orang-orangnya juga tetaplah politisi. Dan yang namanya politisi tetep aja manusia. Dan manusia akhirnya juga gak bisa lepas dari kesalahan. Untungnya aja jadi anggota dewan. Coba kalo gak, pasti udah ditangkap sama polisi dengan kasus membuka situs porno ha..ha..ha..

Untuk kesekian kali, inilah rupa dari dunia politik negeri ini. Namun, tetap saja sebaiknya jangan lebay dalam menerapkan sesuatu. Kalo sudah begini siapa yang jadinya malu. Emang masih punya malu yah politisi kita?

UDIN MENDUNIA

2011-05-26T15:45:00.004+08:00

Si Udin berulah lagi. Setelah ngumpulin duit lewat lagunya "Udin Mendunia", kali ini si Udin diduga udah ngasih makan alias nyuapin sekeretaris Departemen Pemuka dan Olah Rasa (Kemenpora), Wadid Muhalal pake duit. Tak hanya sampe disitu, si Udin juga diduga ngasih duit cuma-cuma buat Sekjen Mahkamah Konstitusional (MK), Jabadri. Nah, yang terakhir ini Pak Mahmud sendiri yang ngomong begitu..

Mungkin dulu waktu kecil atau mungkin sebelum lahir orang tuanya ada bernazar, kelak suatu hari harus menjadi orang kaya dan menjadi orang penting di negeri ini. Makanya kemudian dikasih nama Nazarudin. Orang tua, selayaknya orang tua pasti udah bernazar kalo si Udin bisa menjadi anak yang baek, gak neko-neko, dan gak suka bikin orang lain susah.

Tapi sekarang si Udin sudah berubah. Udin terkena kasus ngasih makan sama ngasih duit cuma-cuma tadi. Si Udin sekang semakin populer, bukan karena prestasinya sebagai anggota dewan rakyat, tapi karena kelakuannya ngasih makan orang sama ngasih duit cuma-cuma. Udin diduga udah melakukan tindakan korupsi, nah lho...

Si Udin ini sebenarnya punya karir cemerlang. Lha wong umurnya aja baru 32 tahun. Masih muda, kan? dan masih bisa naik tuh karir. Bahkan sekarang aja dia diposisikan pada jabatan strategis di Partai Derokrat, yakni sebagai Bendahara Umum Partai alias orang yang kerjanya megangin duit Partai. Artinya, Si Udin ini memang termasuk orang penting di partainya sekarang. Namun, gara-gara kelakuannya ngasih makan orang lain dan ngasih duit cuma-cuma dia dipecat sebagai bendahara umum partai.

Karena namanya adalah Nazarudin, mungkin dia sendiri sudah lama bernazar mau ngapain nanti ketika dia dipilih jadi anggota dewan rakyat. Tapi gak pernah terbayangkan di mata pemilihnya kalo dia bakal begituan. Apaan tuh yang begituan? yah, maksudnya kena kasus ngasih makan orang tadi itu. Yakin seyakin yakinnya kalo orang tau bakal begitu pasti gak bakalan dipilih, 'tul gak? Dan tentu buat anggota dewan rakyat yang lainnya juga. Untuk sekarang si Udinnya aja yang lagi apes..

Kalo kita punya keinginan yang betul-betul kita inginkan, biasanya kita juga mengucapkan akan melakukan apa sebagai timbal baliknya. Mungkin juga itu sebagai doa, namun lebih kesannya berharap banget.

Jika sudah begini, siapa yang mestinya disalahkan? Gue? Temen-temen gue? Salahin aja diri loe sendiri. Udah tau nyuapin orang itu gak boleh dan melanggar undang-undang, masih saja dilakuin. Memang sih belum tentu dugaan itu benar dan harus dibuktikan di pengadilan, tapi akan lebih baik kalo mengakui apa yang telah dilakukan. Itu baru gentle namanya. Jangan nyari-nyari alasan yang tidak substantif atau sekedar ngalihin perhatian. Kalo ngerasa gak salah, buktiin sendiri kalo loe gak salah. Itu juga baru gentle namanya. Jangan pula pake ancam-mengancam, mau itulah, mau inilah. Kalo memang mau gak usah pake ngomong, bongkar aja semuanya. Itu juga baru gentle namanya.

Sulit memang mencari orang jujur di negeri ini. Kalo orang pinter sih banyak. Yang mengaku pinter malah lebih banyak lagi. kalo udah gitu, tinggal rakyat di mlinter seenak udel -nya. Sulit menemukan orang yang mau secara gentle mengakui perbuatannya. Lebih bagus lagi mempertanggungjawabkan yang dibuatnya. Ini sih jadinya rakyat yang nanggung tadi dirimu yang jawab. Apalagi boro-boro dengan ikhlas hati mengundurkan diri dari keanggotan dewan rakyat. Udah kerasa nyaman duduk di kursi empuk, males bangkit lagi alih-alih dibuang..

Udah ahh ngomelin udin, mending nyanyi..
"Yang suka dikamar, namanya Kamarudin"
"Yang lahirnya di awal, namanya Awaludin"
"Yang suka ngangon sapi, namanya Sappiudin"
"Yang sukanya ngarep, namanya Harapudin"
"Yang suka nyuapin duit, namanya NAZARUDIN".

Udin...Udin...namamu katrok tapi terkenal.

gambar inilah.com

Masih Cari Informasi, KPK Belum Panggil Nazaruddin Soal Gratifikasi MK

2011-05-26T15:20:00.001+08:00

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, terkait kasus suap Sesmenpora, Wafid Muharam. Namun, KPK belum akan memanggil Nazarudin terkait kasus dugaan pemberian gratifikasi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau kasus dugaan pemberian uang ke MK, itu belum,” kata Ketua KPK, Busyro Muqoddas di Jakarta pada Kamis (26/5).

Menurutnya, belum dipanggilnya Nazaruddin oleh KPK terkait dengan kasus dugaan pemberian uang itu karena KPK belum memiliki informasi yang cukup. Sehingga, KPK harus melakukan kajian yang lebih mendalam terkait informasi yang diberikan oleh Ketua MK, Mahfud MD, pada 24 Mei kemarin.

“Yang jelas saat ini kami masih terus mengumpulkan informasi,” katanya.

Mahfud MD bersama Sekjen MK Djanejdri M Gaffar Selasa (24/5) sore mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka membahas dugaan pemberian gratifikasi oleh Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, ke MK dengan jumlah sebesar 120 ribu dolar Singapura.

Sumber: disini

Nazaruddin Diberhentikan

2011-05-25T15:17:00.002+08:00

M. Nazaruddin akhirnya diberhentikan sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat. Pemberhentian ini terkait dengan berbagai dugaan suap yang dilakukan oleh Nazaruddin kepada beberapa lembaga negara dan pemerintah, seperti ke Mahkamah Konstitusi dan ke Kementrian Pemuda dan Olah Raga.
Namun meski sudah diberhentikan, banyak pihak menilai bahwa pemberhentian ini tidak sepenuh hati, mengapa?

Baca Lebih Lanjut Klik Nazaruddin Diberhentikan

Sebuah Renungan Tentang KESUKSESAN!! !

2009-02-20T22:00:00.003+08:00

Kiriman dari salah seorang teman di milist sekolah. Sengaja saya tempatkan di blog saya karena sangat inspiratif.

Sukses itu sederhana,
sukses tidak ada hubungan dengan menjadi kaya raya, sukses itu tidak
serumit/serahasia seperti kata kiyosaki/tung desem waringin/the secret,
sukses itu tidak perlu dikejar, SUKSES adalah Kita.. karena kesuksesan
terbesar ada pada diri Kita sendiri...

Bagaimana Kita tercipta dari pertarungan jutaan sperma untuk membuahi 1
ovum, itu adalah sukses pertama Kita!
Bagaimana Kita bisa lahir dengan anggota tubuh sempurna tanpa cacat, itulah
kesuksesan Kita kedua...

Ketika Kita ke sekolah bahkan bisa menikmati studi S1, di saat tiap menit
ada 10 siswa drop out karena tidak mampu bayar SPP, itulah sukses Kita
ketiga...

Ketika Kita bisa bekerja di perusahaan bilangan segitiga emas, di saat 46
juta orang menjadi pengangguran, itulah kesuksesan Kita keempat...

Ketika Kita masih bisa makan tiga kali sehari, di saat ada 3 juta orang
mati kelaparan setiap bulannya itulah kesuksesan Kita yang kelima...

Ketika Kita masih bisa bermain dengan anak dan Suami/ Istri Kita,

di saat banyak orang yang lebih mementingkan pekerjaan dibanding keluarga

itulah kesuksesan Kita Ke enam...

Sukses terjadi setiap hari, Namun Kita tidak pernah menyadarinya. ..
Sukses selalu dibiaskan oleh penulis buku laris supaya bukunya bisa
terus-terusan jadi best seller dengan membuat sukses menjadi hal yang rumit
dan sukar didapatkan.. . Meskipun sebenarnya sukses itu sering didapatkan.

Sukses tidak melulu soal harta, rumah mewah, mobil sport, jam Rolex,
pensiun muda, menjadi pengusaha, punya kolam renang/helikopter, punya istri
cantik seperti Donald Trump & resort mewah di Karibia...

Sukses adalah mencintai & bangga terhadap diri Kita sendiri, mengerjakan
apa yang Kita sukai kapan saja dan di mana saja....

Sukses sejati adalah hidup dengan penuh syukur atas segala rahmat Tuhan,
sukses yang sejati adalah menikmati & bersyukur atas setiap detik kehidupan
Kita, pada saat Kita gembira, Kita gembira sepenuhnya, sedangkan pada saat
Kita sedih, Kita sedih sepenuhnya, setelah itu Kita sudah harus bersiap
lagi menghadapi episode baru lagi.

Sukses sejati adalah hidup benar di jalan Tuhan, hidup baik, tidak menipu,
saleh & selalu rendah hati, Sukses itu tidak lagi menginginkan kekayaan
ketimbang kemiskinan, tidak lagi menginginkan kesembuhan ketimbang sakit,
sukses sejati adalah bisa menerima sepenuhnya kelebihan dan kekurangan
Kita apa adanya dengan penuh syukur.

Pernahkah Kita menyadari?

Kita sebenarnya tidak membeli suatu barang dengan uang, uang hanyalah alat
tukar, Kita sebenarnya membeli rumah dari waktu Kita.

Ya, Kita mungkin harus kerja siang malam utk bayar KPR selama 15 tahun atau
beli mobil/motor kredit selama 3 tahun. Itu semua sebenarnya Kita dapatkan
dari membarter waktu Kita, Kita menjual waktu Kita dari pagi hingga malam
kepada penawar tertinggi untuk mendapatkan uang supaya bisa beli makanan,
pulsa telepon dll...

Aset terbesar Kita bukanlah rumah/mobil Kita, tapi diri Kita sendiri, Itu
sebabnya mengapa orang pintar bisa digaji puluhan kali lipat dari orang
bodoh... Semakin berharga diri Kita, semakin mahal orang mau membeli waktu
Kita...

Itu sebabnya kenapa harga 2 jam-nya Kiyosaki bicara ngalor ngidul di
seminar bisa dibayar 200 juta atau harga 2 jam seminar Pak Tung bisa
mencapai 100 juta!!!

Itu sebabnya kenapa Nike berani membayar Tiger Woods & Michael Jordan
sebesar 200 juta dollar, hanya untuk memakai produk Nike. Suatu produk
bermerk menjadi mahal/berharga bukan karena merk-nya, tapi karena produk
tsb dipakai oleh siapa...

Itu sebabnya bola basket bekas dipakai Michael Jordan diperebutkan, bisa
terjual 80 juta dollar, sedangkan bola basket bekas dengan merk sama, bila
kita jual harganya justru malah turun...

Hidup ini kok lucu,
Lucu bila setelah Kita membaca tulisan di atas Namun Kita masih mengejar
fatamorgana tersebut ketimbang menghabiskan waktu Kita yang sangat berharga
untuk sungkem sama orang tua yang begitu mencintai Kita, memeluk hangat
pasangan hidup Kita, bercanda dengan anak kita, mengatakan "I love you"

kepada Keluarga yang Kita cintai.

Lakukanlah ini selagi Kita masih punya waktu, selagi Kita masih sempat,
Kita tidak pernah tahu kapan Kita akan meninggal, mungkin besok pagi,
mungkin nanti malam, LIFE is so SHORT

Polemik Pemberlakuan Zipper System

2009-02-18T21:58:00.007+08:00

Polemik atas keputusan KPU memberlakukan zipper system belakangan ini semakin mengemuka. Terdapat dikotomi wacana yang berkembang mengenai perlu tidaknya memberlakukan sistem tersebut, yakni antara yang sepakat agar itu memang sepantasnya diberlakukan mengingat dan mereka yang kurang sepakat dengan pertimbangan tertentu. Pemberlakuan zipper system sebetulnya lebih didasarkan pada faktor keterwakilan perempuan di parlemen yang secara de jure ditegaskan dalam UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 bahwa partai politik peserta Pemilu wajib menyertakan keterlibatan perempuan dalam pencalonan legislatif minimal 30%. Dengan ketentuan ini pula maka, KPU memberlakukan zipper system dengan maksud agar keterwakilan perempuan diparlemen betul-betul terlaksana, tidak hanya sekedar mengisi daftar caleg yang diusung oleh partai politik.

Dalam pengertian yang sederhana, zipper system merupakan sebuah mekanisme penentuan calon jadi yang "memberikan" peluang lain keterwakilan bagi individu politik yang telah ditetapkan oleh UU. Dalam hal ini UU mensyaratkan 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Ini artinya, jika pada suatu daerah pemilihan (dapil) memiliki 3 caleg yang memenangi suara terbanyak, maka salah satunya harus diberikan kepada caleg perempuan yang memperoleh suara terbanyak. Dengan kata lain, dalam 3 calon yang mendapatkan kursi parlemen, maka salah satunya wajib diberikan kepada perempuan.

Sekilas, kondisi ini memberikan rasa keadilan dan ketaatan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan. Namun, pada sisi yang berbeda ini menimbulkan permasalahn yang cukup krusial mengenai pemberlakuan itu sendiri. Sebagai sebuah entitas politik, perempuan merupakan masyarakat politik yang memiliki porsi terbesar dalam keikutsertaan memberikan hak suara di setiap Pemilu yang diselenggarakan, yakni lebih dari 53 persen. Sementara tingkat keterwakilan mereka di parlemen tak lebih dari 12 persen pada Pemilu 2004 lalu, dan 9 persen pada Pemilu sebelumnya. Hal ini jelas sangat jomplang atau tidak seimbang antara keterlibatan memberikan hak suara dengan keterlibatan mereka di parlemen. Akan tetapi di sisi lain, pemberlakuan zipper system sendiri sebetulnya menggugurkan kehendak suara rakyat yang secara sadar menjatuhkan pilihan pada caleg tertentu, tanpa memandang perbedaan gender.

Hal ini jelas lagi akan semakin memperuncing keadaan dimana seseorang yang telah memperoleh kemenangan dan karena pemberlakuan zipper system harus "sukarela" memberikannya pada salah seorang perempuan, tentu akan berpikir panjang dan tidak menutup kemungkinan akan mempertahankan kemenangannya. Jika menyandarkan pada aturan main tentu hal ini wajib dilaksanakan. Namun, apakah setiap orang yang menjadi caleg mampu menyerahkannya begitu saja ketika dirinya memperoleh suara terbanyak dan berpeluang besar mendapatkan salah satu kursi di parlemen. Tentu KPU harus mempertimbangkan sisi psikologis seperti ini.

Di lain sisi, pemberlakuan zipper system sebetulnya juga menciderai nilai-nilai demokrasi yang dijalankan dalam Pemilu. Kecacatannya terletak pada pengejawantahan hak-hak warga negara dalam menentukan pilihan secara sadar dan rasional. Pihak Perempuan dalam hal ini hanya lebih didasarkan dari segi kuantitasnya saja, dan mengesampingkan kualitas yang dimiliki. Sebab yang lebih dipentingkan adalah upaya untuk memenuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Saya jadi berpikir, jika KPU ingin menerapkan ini secara benar, mengapa tidak diberlakukan saja sistem dua gender, Pemilu untuk laki-laki dan Pemilu untuk perempuan. Dengan begitu akan didapat perempuan yang akan menduduki kursi di parlemen berdasarkan ketentuan yang telah dibuat tanpa mengesampingkan individu-individu yang betul-betul dipilih rakyat.

Hal ini juga perlu menjadi catatan tersendiri bagi perempuan Indonesia, khususnya bagi mereka yang mencalonkan dirinya sebagai caleg pada Pemilu 2009 bahwa mereka sama halnya dengan caleg lain yang berjenis kelamin laki-laki, harus bekerja keras agar mereka mendapatkan suara rakyat secara murni dan proporsional, dan bukan berdasarkan adanya pemberlakuan zipper system. Perempuan Indonesia harus mampu menunjukkan jati dirinya sebagai individu yang berkapasitas dan berkualitas tinggi. Dengan begitu, porsi suara terbesar perempuan akan betul-betul terwakili oleh kaum perempuan itu sendiri.

TIPOLOGI PARTAI POLITIK INDONESIA

2009-01-23T17:48:00.001+08:00

Dengan sistem banyak partai, Indonesia – bisa dikatakan – mengalami degradasi dalam bidang politik. Betapa tidak sistem multi partai merupakan sistem kepartaian yang sangat kompleksitas dan merumitkan, terutama bagi kalangan konstituen (pemilih), yakni rakyat. Dalam pengertiannya, sistem banyak partai merupakan suatu sistem yang terdiri atas lebih dari dua partai yang dominan. Sistem ini merupakan produk dari stuktur masyarakat yang majemuk, baik secara kultural maupun secara sosial ekonomi. Setiap golongan dalam masyarakat cenderung memelihara keterikatan dengan asal usul budayanya dan memperjuangkan kepentingan melalui wadah politik tersendiri.

Dengan memperhatikan karakteristik partai yang ada saat ini, maka jelas bahwa tipologi partai politik Indonesia memenuhi kriteria seperti di atas. Kemudian apa yang dimaksud dengan tipologi partai politik itu? Tipologi partai politik adalah pengklasifikasian berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan.

Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik diklasifikasikan menjadi tiga tipe, meliputi partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan. Kemudian berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu partai massa atau lindungan dan partai kader. Sedangkan berdasarkan basis sosial dan tujuannya, partai politik dapat dibagi dua, yakni berdasarkan asas sosial dan berdasarkan tujuan.

Berdasarkan basis sosial, Almond menggolongkan partai menjadi empat tipe, pertama, partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan bawah. Kedua, partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, dan pengusaha. Ketiga, partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Katolik, Propesten, dan Hindu. Empat, partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu. Dan berdasarkan tujuan, partai politik dibagi menjadi tiga. Pertama, partai perwakilan kelompok, kedua, partai pembinaan bangsa, dan ketiga, partai mobilisasi.

Dari penggolongan tipologi di atas, maka kategorisasi partai politik-partai politik Indonesia termasuk dalam tipologi berdasarkan komposisi dan fungsi anggota. Dalam buku “Memahami Ilmu Politik” karangan Ramlan Surbakti, yang termasuk tipologi ini adalah partai massa atau lindungan (patronage) dan partai kader. Di sini dikatakan bahwa partai massa merupakan suatu partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan, dan kesatuan nasional dapat dipelihara, tetapi juga masyarakat dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu. Hampir sebagian besar partai politik yang ada saat ini termasuk dalam kategorisasi ini.

Walau secara kuantitas yang termasuk tipologi ini memiliki massa pendukung yang sangat besar, akan tetapi partainya memiliki banyak kelemahan. Kelemahan partai ini tampak pada saat pembagian kursi (jabatan) dan pada perumusan kebijakan karena karakter dan kepentingan setiap kelompok dan aliran sangat menonjol. Keputusan serta kebijakan yang dikeluarkan seringkali tidak bisa diterima oleh setiap orang.

Kemudian yang dimaksud dengan partai kader adalah suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, ketetatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta penegakan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu. Struktur organisasi partai ini sangat hierarkis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas. Karena sifatnya yang demikian, partai kader acap kali disebut sebagai partai yang elitis. Partai Keadilan Sejahtera termasuk dalam kategori ini.

ETIKA POLITIK DAN KEKUASAAN

2009-01-23T17:34:00.001+08:00

Dimuat di Kolom Opini Bangkapos

Tidak ada aturan formal yang melarang seseorang untuk menjadi calon kepala atau wakil kepala daerah, dan pada saat yang bersamaan mencalonkan diri pula sebagai calon legislatif. Artinya, boleh saja seseorang mencalonkan diri di dua lembaga, eksekutif dan legislatif, tergantung mana yang lebih dulu didapat. Fenomena pencalonan di dua lembaga adalah lazim ditemui saat ini di beberapa daerah di Indonesia. Tidak adanya aturan yang menegaskan tentang dualisme pencalonan menjadi pembenar sekaligus penguat akan hasrat politik guna memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Dualisme pencalonan merupakan salah satu kelemahan dari tatanan politik Indonesia yang tertumpu pada kurangnya pemahaman akan etika politik dan kekuasaan. Hal ini juga menjadi jawaban, mengapa siklus politik Indonesia berjalan sangat lamban dan didominasi oleh segelintir orang tertentu saja. Kecenderungan tersebut diperparah lagi dengan tidak berjalannya sistem pengkaderan di kepartaian. Praktis, partai mengalami kesulitan untuk mendapatkan orang-orang yang berkualitas dan berkapasitas.

Di PDIP misalnya, sosok Megawati tak tergantikan oleh siapapun. Partai yang menganut sistem oligarki dalam kepemimpinan partainya ini, meski memiliki banyak kader militan, namun masih sangat sulit untuk menyaingi ketokohan Megawati. Demikian pula di PKB. Meski terjadi perpecahan di dalamnya, namun sosok Gusdur tidak dapat dilepaskan dari PKB, sebab berkaitan dengan garis tegas ikatan emosional bagi sebagian besar kaum Nahdiyin. Berbeda dengan Golkar, meski merupakan “anak biologis” dari Orde Baru, Namun diakui Golkar sekarang bertransform menjadi lebih moderat. Mereka dipandang lebih mampu melepaskan diri dari sentralisme kekuasaan, meski secara moral belum dapat dilepaskan dari Suharto sebagai kreatornya.

Setali tiga uang dengan pusat, di daerah, kepemimpinan partai juga masih didominasi oleh elit-elit tertentu. Maka lihatlah DCS yang telah dikeluarkan KPUD, wajah-wajah lama masih bertengger pada nomor urut jadi. Terlihat sekali keengganan elit partai untuk memberikan kesempatan pada kader lain guna memimpin. Tak hanya itu, seperti yang yang telah saya hantarkan di atas, dominasi kekuasaan masih dilakukan dengan juga mencalonkan diri sebagai kepala/wakil kepala daerah. Hal ini jelas menunjukkan fobia akan hilangnya kekuasaan dari tangannya (power sindrome).

Etika Politik dan Kekuasaan

Politik praktis merupakan pertarungan kekuatan dan pengaruh. Etika politik dianggap dunia ideal yang tidak mencerminkan realitas politik yang keras dan kerenanya sering terabaikan. Tak banyak orang yang mampu mengkedepankan etika dalam berpolitik, kecuali sebatas pada wacana semata. Etika politik tidak hanya mengatur perilaku politikus, namun juga mengatur segala institusi yang ada didalamnya. Etika politik mengandung aspek individual dan sosial. Aspek individual karena membahas masalah kualitas moral pelaku politik, sementara aspek sosial karena mereflekskan masalah hukum, tatanan sosial dan institusi yang adil (Haryatmoko,2003:25).

Bernhard Sutor menambahkan bahwa etika politik memiliki tiga dimensi yakni tujuan politik, sarana dan pilihan politik itu sendiri. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat, dimensi sarana meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian lembaga sosial dan politik, dan dimensi aksi politik menyangkut tentang rasionalitas dalam berpolitik.

Dengan demikian, etika politik sebetulnya lebih mengacu pada nilai dan cara pandang seseorang dalam berpolitik. Sederhananya, nilai ini pulalah yang kemudian memberikan batasan tentang apa yang etis dan tidak etis dilakukan, dan memberikan stimulus bagi perilaku politik.

Hakekatnya, politik praktis adalah cara untuk memperoleh kekuasaan, dan kekuasaan bisa saja diperoleh dengan cara yang legitimate maupun dengan kekerasan. Namun, kedua cara tersebut akan sangat dipengaruhi pada besar kecilnya dukungan masyarakat. Dukungan menjadi inspirasi paling utama untuk memperoleh kekuasaan, dan tanpa itu kekuasaan hanya menjadi status belaka. Dan ketika etika politik tidak menjadi landasan penting, maka tidak ada jaminan kekuasaan yang diperoleh akan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Pemikiran diatas memberikan suatu pertimbangan bahwa apakah dualisme pencalonan (sebagai calon kepala/wakil kepala daerah dan calon legislatif) tidak bertentangan dengan etika politik? Perlu dipertanyakan pula bagaimana orang-orang seperti ini memandang politik itu sendiri, apakah dipandang sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, atau sebagai lembaga profesi layaknya perusahaan?

Sepotong Kue Politik

Diakui, politik saat ini telah menjadi magnet bagi sebagian masyarakat untuk berkiprah didalamnya, terlepas dari motif yang mendasarinya. Ibarat sepotong kue, politik akan diperebutkan oleh para mereka yang berharap mendapatkan salah “potongannya”. Ditingkat pusat, KPU pusat menyatakan ada kurang lebih 22 ribu caleg yang telah mendaftarkan diri di 43 partai peserta Pemilu 2009. Di Bangka Belitung saja tak kurang dari seribuan orang mendaftarkan diri menjadi caleg. Suatu angka yang fantastis tentunya dimana mereka akan bertarung untuk memperebutkan 500 kursi di DPR pusat dan 45 kursi di DPRD Babel.

Banyaknya kehadiran partai politik di Indonesia dan makin mudahnya setiap orang untuk berkecimpung di panggung politik ditengarai atas membludaknya orang-orang yang ingin menjadi anggota legislatif. Tak hanya itu, diakui atau tidak, pemikiran sekarang memandang bahwa menjadi anggota dewan nantinya dapat merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Bila bercermin dari kehidupan anggota dewan saat ini, bisa jadi sebetulnya pandangan inilah menjadi motif utama mayoritas orang-orang yang mendaftar mejadi caleg.

Namun yang pasti, dualisme pencalonan merupakan suatu perilaku politik yang tidak etis. Jika setiap orang memiliki hak yang sama untuk menjadi caleg, maka dualisme hanya menutup segala kemungkinan ini. Semoga etika politik menjadi pegangan utama para calon untuk menjadikan mereka lebih bijak dalam berpolitik.

Harapan

2009-01-22T14:31:00.002+08:00

Segalanya bagi kita mungkin saja. Di saat orang-orang berharap suatu saat akan menjadi apa dirinya, ada pikiran yang secara lugas mengikuti kehendak seperti apa seharusnya. Harapan menjadi satu-satunya yang bisa dijadikan alasan seseorang untuk tetap bertahan. Tak peduli meski dirinya di hantam berbagai gelombang kecurigaan, cemohoan, ketidaksukaan, tetapi dengan harapan dirinya akan tetap terus bertahan.

"Suatu saat diriku akan menjadi apa yang aku cita-citakan", begitu kira-kira sebuah harapan akan mncul dan menjadi kekuatan (streght) untuk tetap fokus pada apa yang diharapkan. Bagi seseorang, tak ada kepuasaan yang dapat menandingi ketika dirinya mendapatkan apa yang diharapkan. Kepuasan inilah yang memberikan dorongan lebih untuk selalu mencapai apa yang menjadi tujuan.

Di saat semua orang tertidur dalam keheningan dan mimpi indah. Orang yang memiliki harapan akan selalu "terbangun" dalam tidurnya.

Maaf....Lama Gak bersua

2008-11-25T23:54:00.000+08:00

Sebelumnya maaf sudah lama tidak memposting lagi di blog ini... Pekerjaan, rutinitas dan kesibukan sudah sangat menyita waktu untuk - bahkan sekedar- menulis dua tiga paragraf.
Ke depan akan coba menggiatkan kembali posting di blog ini..

Motivasi aja bahwa ada rencana untuk menulis buku. Sebetulnya hanya mencoba membukukan skripsi saya saja... Ntahlah, tiba-tiba terpikir untuk membukukan skripsi tersebut. Mudah-mudahan ada yang mau mesponsori. Jika tidak, yah...setidaknya sudah mau belajar untuk memperkenalkan hasil karya sendiri.

Tunggu saja..

"Saya Harus Berhenti"

2008-08-11T12:41:00.002+08:00

Bila Anda seorang perokok, maka semoga materi kali ini bisa memberikan 'automatic reminder' untuk berhenti secara instant, dan bila Anda bukan perokok, mungkin ada hal yang bisa disampaikan pada relasi atau anggota keluarga tercinta yang ingin berhenti merokok namun mengalami kesulitan dalam pengendalian diri.

Kita semua telah tahu dampak buruk dari nikotin, terhadap metabolisme tubuh, paru-paru, dan yang satu hal lagi yang latent adalah pengaruh racun sianida pada rokok terhadap kelenjar Thyroid, yang dapat menyebabkan kondisi hyper thyroid sehingga membutuhkan terapi bertahun-tahun hingga prosedur operasi untuk mengatasi dampaknya.

Di kala tak satupun saran, himbauan, niat, bahkan larangan dan hukum yang dapat menghentikan seorang perokok, cobalah untuk memikirkan alinea berikut ini saat merokok, dengan menatap rokok yang sedang dipegang:

"Saya mampu terbebas dari kebiasaan ini, mengakhirinya secara sadar sebelum kebiasaan (merokok) ini yang mengakhiri saya, demi tanggung jawab terhadap diri sendiri sebagai manusia dan juga keluarga yang saya cintai"

Prosedur ini dapat diulang setiap kali Anda merokok, namun saya pribadi telah menyaksikan rekan-rekan yang mampu berhenti merokok secara instan setelah coba menerapkan pola pemikiran yang disampaikan tersebut pada kesempatan pertama kali!

Selamat mencoba, dan semoga bermanfaat.
Stay health, Stay motivated, and Keep reaching higher success!