Bicara Demokrasi

Konteks kenegaraan Indonesia belakangan ini sedang mengalami rekonstruksi discourse mengenai ideologi apa yang akan dijadikan lokomotif bagi bangsa Indonesia sebagai penunjuk jalan menuju asa yang ingin diwujudkan, dan bagaimana cara lokomotif tersebut bekerja agar bermanfaat dan mampu membawa bangsa Indonesia menuju cita-cita.

Berbagai varian pilihan dijatuhkan, namun pada akhirnya hanya terdapat satu varian yang dianggap mampu menjadi pijakan bangsa dalam menaungi kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi, demikan banyak manusia menyebutnya, merupakan ideologi yang oleh rezim-rezim yang pernah berkuasa di Indonesia menjadi pegangan, wahana, discourse, lokomotif bahkan sistem dalam menyelenggarakan roda pemerintahan.

Mengapa demokrasi dan mengapa Indonesia perlu melakukan demokratisasi dalam proses politik dan pemerintahan, merupakan pertanyaan-pertanyaan fundemental yang perlu ditelaah lebih mendalam. Proses politik yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah adalah salah satu yang dicurigai sebagai upaya untuk menguasai sumber daya dan meraup keuntungan dari situ dan menempatkan demokrasi sebagai “tirai” guna menutupi maksud yang sebenarnya. Kecurigaan ini bisa jadi bersifat parsial, akan tetapi tidak ada salahnya kita melacak bagaimana sebetulnya posisi uang dalam upaya demokratisasi yang sedang dilaksanakan.

Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, demokrasi menimbulkan makna yang lebih berarti. Di dalamnya terkandung toleransi, saling menghormati perbedaan dengan tetap berpegang pada prinsip kebebasan. Realitasnya kondisi tersebut sulit diwujudkan. Demokrasi dan demokratisasi hanyalah permainan kata-kata yang dimaknai satu dan seragam, sehingga kecenderungannya malah mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada. Bahkan sebuah kritik tajam dilontarkan bahwa demokrasi hanyalah bagi orang-orang yang tidak atau belum memperoleh kekuasan. Karena ketika orang tersebut mendapatkan kekuasaan, demokrasi dengan sendirinya akan hilang.

Di Indonesia (dan negara-negara berkembang, pada umumnya),  memaknai demokrasi bukan pada ide dasarnya (konsep), melainkan kontroversinya. Artinya di satu sisi ada keinginan kuat untuk melaksanakan demokratisasi dan (biar) dianggap sebagai negara demokratis, namun di sisi lain terjadi kegamangan dalam melakukan demokratisasi itu sendiri. Kegamangan tersebut lebih disebabkan kurang atau tidak memahami prioritas yang seharusnya dijalankan.

Sehingga yang terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia hanya berkutat pada perdebatan apa yang harus diprioritaskan, apakah melakukan pengembangan demokrasi atau pengembangan pada sektor lainnya, seperti ekonomi, politik dan sosial budaya. Ditambah kurangnya Bangsa Indonesia memahami asas-asas demokrasi, makin menyudutkan kita dalam persoalan yang sangat mendasar. Padahal pemahaman yang tepat mengenai asas-asas demokrasi sangat diperlukan dalam masyarakat Indonesia yang plural.

Untuk itu perlu penanaman dan menyuburkan paham dan budaya demokrasi di masyarakat. itu perlu mengingat Bangsa Indonesia adalah majemuk. Dewasa ini paham dan kultur demokrasi hanya sekedar suatu majority’s rule, berasosiasi pada martabat manusia dan hak-hak asasinya. Namun mengabaikan perlunya menciptakan masyarakat yang terbuka (open society). Padahal demokratisasi harus ditopang dengan kuatnya keterbukaan di dalam masyarakat.

Kalau kekuasaan itu diibaratkan sepotong kue, maka kelompok-kelompok kepentingan dan negara mesti membagi kue sebesar porsi yang telah ditentukan, meski porsi tiap kelompok dan negara berbeda. Kecenderungan yang timbul adalah pembagian kue yang sering tidak adil atau tidak berdasarkan porsi yang ada. Di sini prinsip keadilan yang merupakan prinsip dasar demokrasi menjadi tidak nampak. Guna memperoleh keadilan, maka persoalan perlu dikompromikan (prinsip musyawarah).

Demokrasi dalam level makro sering menempatkan negara sebagai sentral, konsekuensinya proses demokratisasi pun dijalankan berdasarkan pemahaman dan pandangan negara terhadap demokrasi itu sendiri. Kondisi ini berkebalikan dengan masyarakat yang menganggap demokrasi dan demokratisasi sebagai tujuan, dan menginginkan prosesnya dijalankan secara benar.