Perkembangan Indonesia dewasa ini telah sampai pada tahap yang cukup memprihatinkan. Kemelut kehidupan kian mencekam, seiring laju pembangunan yang terus menerus digulirkan oleh pemerintah. Fenomena-fenomena klasik tentang kondisi masyarakat yang pada beberapa tahun silam sempat mengalami kemajuan, kini hadir kembali dan memenuhi hampir pada setiap wacana tentang pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun beginilah realitas, ada kalanya kita berbangga dengan upaya yang telah dilakukan sehingga mampu mengangkat sedikit martabat dan derajat, tetapi di waktu lain keadaan itu merupakan kenyataan pahit yang harus dihadapi.
Fenomena-fenomena sosial, seperti kemiskinan, kelaparan, penyakit, degradasi lingkungan, dan sebagainya, hampir setiap hari menjadi head line pada setiap wacana di Indonesia khususnya, dan juga di negara-negara dunia ketiga. Hampir setiap hari kita selalu mendengar dan melihat bagaimana realitas kehidupan seperti di atas mengisi ruang-ruang pembicaraan dan selalu diangkat sebagai problema yang ingin diselesaikan. Tidak hanya itu, berbagai teori pun banyak dimunculkan untuk sekedar memberi penjelasan tentang kenyataan tersebut. Apapun itu, tetap saja kondisi di atas adalah realitas dan merupakan masalah sosial yang mau tidak mau, suka atau tidak suka harus dicari penyelesaiannya.
Ibarat telur dengan ayam, mana yang keluar duluan, begitulah menganalogikan antara kemiskinan, kelaparan, dan sebagainya dengan pembangunan yang diselenggarakan. Seringkali kita terkecoh ketika menentukan mana sebab dan mana akibat. Apakah pembangunan dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah sosial di atas atau justru pembangunanlah yang menyebabkan masalah-masalah tersebut. Taruh saja sebagai contoh, kebijakan untuk menyebarkan penduduk dengan program transmigrasi. Transmigrasi merupakan kebijakan pemerintah untuk tidak hanya menyebarkan penduduk dari suatu tempat yang padat ke tempat lain yang lebih jarang penduduknya, tetapi juga membuka jalan bagi individu-individu yang bersedia mengikuti kebijakan tersebut untuk mendapatkan kesejahteraan di tempat yang baru. Sepintas memang kebijakan ini memberi harapan, namun di sisi lain ternyata membawa dampak yang cukup besar bagi faktor-faktor yang lain.
Memang tidak ada yang salah dengan kebijakan tersebut, semua bisa dilaksanakan dengan lancar, meski pada awalnya dilakukan dengan sedikit “pemaksaan”. Hanya saja cara yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan program tersebut belum memberikan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Misalnya dengan melalui penyadaran dan memberikan bekal pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mengelola kehidupan nantinya di tempat yang baru. Ibarat memberi ikan bukan kail, setiap transmigran sudah disediakan lahan, perumahan, dan peralatan yang cukup untuk mengolah lahan. Setelah itu silahkan melakukan sendiri entah bagaimana caranya. Padahal kita ketahui bersama bahwa ternyata tidak semua transmigran memiliki kemampuan untuk mengelola penghidupan seperti itu. Sehingga pada akhirnya tidak sedikit yang kembali ke daerah asal karena mereka tidak bisa berbuat banyak di tempat tersebut, meski tidak bisa kita pungkiri bahwa tidak sedikit pula yang memperoleh keberhasilan.
Belum dampak lain yang timbul akibat penerapan kebijakan tersebut. Kita contohkan saja, misalnya adalah penebangan hutan guna membuka lahan baru bagi para transmigran, dan pada akhirnya mengakibatkan kerusakan yang cukup parah pada kondisi hutan. Keadaan ini masih terus berlanjut, cuma bedanya pengrusakan hutan dilakukan oleh para transmigran itu sendiri. Dampak lain seperti menciptakan kembali masalah kemiskinan, akibat tidak berhasil di tempat baru dan juga tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk memulai kehidupan lain yang baru. Dan kalaupun bisa juga tidak menyebabkan perubahan yang signifikan.
Setiap usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang ada dengan berbagai kebijakan sebagai proses pembangunan haruslah disyukuri dan di dukung. Namun perlu diingat juga bahwa segala implementasi pembangunan yang diselenggarakan tidak akan mencapai tujuan secara maksimal apabila tidak diimbangi dengan kesadaran penuh masyarakat akan arti penting pembangunan itu sendiri. Pemerintah juga tidak bisa menyalahkan masyarakat apabila pada setiap implementasi kebijakan pembangunan kurang mendapatkan antusiasme masyarakat, sebab secara sosiokultural, masyarakat Indonesia secara mayoritas masih seperti itu. Justru peran pemerintah diharapkan lebih besar untuk mengatasi kurangnya antusiasme masyarakat terlebih dahulu, sebelum melaksanakan program-program pembangunan itu sendiri.
Karena itu upaya tersebut bisa dilakukan secara optimal apabila pemerintah mampu melibatkan masyarakat di dalamnya. Dalam artian bahwa keterlibatan masyarakat tidak sebatas hanya pada implementasi pembangunan itu sendiri, namun juga pada proses perencanaan sebelum pembangunan dilaksanakan. Sehingga, dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, tujuan untuk mendapatkan kesadaran dan antusias masyarakat terhadap pembangunan bisa dicapai. Penting bagi pemerintah untuk selalu bersikap transparan terhadap setiap proses pembangunan, dan yang lebih penting lagi adalah akuntabiltas harus tetap dijunjung tinggi supaya masyarakat merasa percaya dan yakin bahwa pembangunan yang akan diselenggarakan betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat banyak dan bertujuan mengatasi masalah-masalah sosial yang ada.
Selain itu, usaha lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk memperoleh kesadaran penuh masyarakat terhadap setiap proses pembangunan adalah dengan memberikan pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat yang ada di tanah air ini, tanpa terkecuali. Boleh jadi hal ini telah dilakukan, namun apakah pemerintah telah memikirkan bahwa pendidikan yang diberikan sudah betul-betul mampu membuka kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan? Lalu pendidikan seperti apa yang mampu membuka kesadaran masyarakat? Menurut hemat saya, model pendidikan yang mampu membuka kesadaran masyarakat adalah model pendidikan partisipatoris. Model pendidikan partisipatoris artinya pendidikan yang bertumpu pada keaktifan, kekritisan dan sebagainya serta lebih menilai proses daripada hasil akhir. Pendidikan partisipatoris berarti pula membuka peluang pada setiap orang untuk terlibat dan merasa dipentingkan dengan banyak hal serta bersifat dialogis ketimbang monolog seperti yang masih berlangsung hingga sekarang.
Kesadaran masyarakat memang memiliki batasan yang sangat luas, namun apabila masyarakat telah diarahkan dengan pendidikan yang layak, maka saya yakin dengan sendirinya masyarakat akan memahami dan menyadari akan pentingnya pembangunan bagi mereka sendiri. Selain itu perlu diingat pula bahwa dengan kondisi realitas yang ada saat ini, dengan segala keterbatasan dan kekurangan, tidak kemudian menjadi alasan untuk tidak melakukan apapun. Masalah tetap harus diatasi bagaimanapun keadaannya. Untuk itu, prioritas permasalahan harus menjadi perhatian utama pemerintah agar nantinya tidak ada yang merasa dirugikan atas proses pembangunan yang dilaksanakan.
Tujuan pembangunan millennium Indonesia yang hendak dicapai pada tahun 2015 boleh jadi merupakan target yang wajar dan masuk akal selama proses yang diselenggarakan betul-betul konsisten dengan tujuan yang ditetapkan. Konsistensi ini penting sebab mustahil pembangunan millennium atau apapun itu dapat dilaksanakan tanpa adanya keinginan yang kuat dan niat yang tulus untuk menjalankannya. Namun target tersebut menjadi muluk dan berlebihan apabila instrumen-instrumen yang dilibatkan dan komponen-komponen yang diikuitsertakan tidak memiliki jiwa yang kuat untuk memulai suatu perubahan. Bukan hanya terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap pemerintah sebagai penyelenggaraan pembangunan. Setiap komponen, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, harus berjalan selaras dan mampu mengimbangi antara satu dengan lainnya. Sinergi pikiran dan tindakan harus dimunculkan agar dalam prosesnya nanti tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan perselisihan dan perpecahan.
Tujuan hanyalah hasil akhir yang hendak dicapai, apakah sesuai atau tidak dengan harapan. Oleh karena itu prosesnya perlu diawali dengan perencanaan yang matang, berupa visi dan misi yang jelas, cara implementasi, prosesnya, waktu dan target, kemudian dilakukan perhitungan dan estimasi pencapaian tujuan berdasarkan prioritas-prioritas yang ditetapkan. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan suatu program pembangunan, hingga pada akhir pencapaian tujuan, semua ini harus betul-betul diproses secara mantap dan terarah.
Akhirnya, bagi saya adalah kewajiban untuk mendukung setiap proses pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat. Terlebih kedudukan saya sebagai seorang anggota masyarakat, maka kewajiban tidak hanya sebatas memberikan dukungan, namun juga bertanggung jawab terhadap perubahan yang ada di masyarakat. Bentuknya bisa bermacam-macam tergantung basis keilmuan yang didapat atau dengan cara lain yang berguna. Intinya selama pembangunan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan benar-benar berorientasi pada masyarakat banyak serta berwawasan masa depan, maka saya akan dukung dengan kesadaran penuh.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar